Kim Jong Un Kembali Pimpin Korea Utara dengan Dukungan Suara Hampir Bulat
Badan legislatif Korea Utara telah memilih kembali Kim Jong Un sebagai Presiden Urusan Negara, mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin tertinggi negara tersebut. Pengumuman ini disampaikan oleh kantor berita pemerintah KCNA pada tanggal 23 Maret 2026, menandai awal masa jabatan ke-15 dalam sejarah politik Korut.
Proses Pemilihan yang Dianggap Sudah Ditentukan
Menurut laporan AFP, pemilihan ini digambarkan oleh para kritikus sebagai acara yang sangat terencana dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Lee Ho-ryung dari Institut Analisis Pertahanan Korea menyatakan bahwa Korea Utara secara konsisten menggelar acara serupa untuk menciptakan prosedur yang memberikan lapisan legitimasi demokratis bagi kepemimpinan generasi ketiga ini.
Sebelum sidang, 687 deputi terpilih ke Majelis Rakyat Tertinggi melalui proses di mana warga berusia di atas 17 tahun hanya diberi pilihan untuk menyetujui atau menolak kandidat tunggal dari partai berkuasa. Hasilnya, para anggota parlemen baru disetujui dengan 99,93% suara mendukung dan 0,07% menentang, dengan tingkat partisipasi mencapai 99,99%.
Konteks Politik dan Warisan Keluarga
Kim Jong Un adalah penguasa generasi ketiga dari negara bersenjata nuklir yang didirikan oleh kakeknya, Kim Il Sung, pada tahun 1948. Ia telah memerintah sejak kematian ayahnya, Kim Jong Il, pada tahun 2011. Sidang pertama Majelis Rakyat Tertinggi masa jabatan ke-15 ini diadakan pada 22 Maret, di mana aula sidang Pyongyang dikatakan dipenuhi dengan kesadaran politik yang luar biasa dan antusiasme revolusioner.
Foto-foto resmi yang dirilis KCNA menunjukkan Kim mengenakan setelan jas formal ala Barat, duduk di tengah panggung dan diapit oleh pejabat tinggi di depan patung raksasa ayah dan kakeknya, simbolisasi kuat dari warisan dinasti yang berlanjut.
Implikasi untuk Hubungan Antar-Korea
Analis politik memperkirakan bahwa sidang parlemen ini mungkin juga membahas amandemen konstitusi, termasuk pengkodifikasian resmi hubungan dengan Korea Selatan sebagai hubungan antara dua negara yang bermusuhan. Hong Min, analis senior di Institut Unifikasi Nasional Korea, menekankan bahwa bahasa yang digunakan Kim dalam pidatonya akan menjadi indikator rencana antar-Korea.
Sejauh mana istilah seperti 'unifikasi nasional' digantikan oleh ungkapan agresif seperti 'kontrol teritorial' dapat berfungsi sebagai indikator kerangka ideologisnya, kata Hong Min. Poin kunci terletak pada seberapa detail Kim akan menguraikan isu-isu teritorial, perairan, dan wilayah udara dalam berurusan dengan Seoul.
Pertemuan ini menyusul pertemuan lima tahunan partai yang berkuasa bulan lalu, menandai fase baru dalam politik Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong Un yang terus diperkuat melalui mekanisme pemilihan yang dikritik banyak pihak sebagai tidak demokratis.
