Jerman Skeptis Tampung Gelombang Baru Pengungsi Iran
Eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah memicu perdebatan publik di Jerman mengenai potensi gelombang pengungsi baru yang mungkin datang ke negara tersebut. Survei terbaru yang dilakukan oleh Forsa terhadap 1.000 orang di Jerman menunjukkan bahwa 73% responden percaya bahwa Jerman tidak akan mampu mengatasi lebih banyak pengungsi. Survei ini didukung oleh majalah Stern dan lembaga penyiaran RTL, menambah bobot pada kekhawatiran yang berkembang.
Keraguan dari Kalangan Politik
Keraguan tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga dari kalangan politik. Sebanyak 80% pendukung partai CDU/CSU menyuarakan kekhawatiran bahwa Jerman tidak siap menghadapi gelombang pengungsi baru. Bahkan, 98% pendukung partai konservatif kanan, AfD, yang dikenal dengan agenda anti migran dan remigrasi, mengungkapkan ketidakpercayaan serupa. Hanya pendukung partai Hijau yang, menurut survei tersebut, tidak melihat masalah besar dengan tambahan pengungsi yang masuk ke Jerman.
Perdebatan ini muncul setelah perang melawan Iran semakin meningkat, disertai dengan represi rezim dan Garda Revolusi Iran terhadap warga yang terus berlanjut. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kemungkinan gelombang baru pengungsi memasuki Eropa, khususnya Jerman.
Peringatan dari Pemerintah Daerah
Andre Berghegger, kepala Asosiasi Kota dan Pemerintah Daerah Jerman, menyatakan kepada surat kabar Augsburger Allgemeine bahwa peristiwa perang di Iran menunjukkan perlunya persiapan kebijakan pengungsi yang terkoordinasi di Jerman dan Eropa. "Meskipun belum pasti apakah perang akan meningkatkan jumlah pengungsi ke Eropa, penting untuk mendorong kebijakan bersama di Uni Eropa," ujarnya.
Berghegger menekankan bahwa pemerintah federal harus menanggung 100% biaya kesiapan, termasuk penyediaan akomodasi dan pusat penerimaan yang dapat diaktifkan dengan cepat jika diperlukan. "Kota dan pemerintah daerah tidak boleh menanggung sendiri biaya dan koordinasi persiapan," tambahnya, menegaskan perlunya dukungan finansial dari tingkat nasional.
Peningkatan Pergerakan Pengungsi
Mark Ankerstein, Direktur Jerman untuk bantuan pengungsi PBB, melaporkan bahwa sejak dimulainya perang Iran, pergerakan pengungsi telah meningkat tajam. "Perkiraan sementara menunjukkan jumlah pengungsi internal di kawasan mencapai 4,1 juta, dengan lebih dari 800.000 di Lebanon," jelasnya. Ia memperingatkan bahwa jika infrastruktur sipil semakin terdampak, jumlah ini kemungkinan akan bertambah.
Pandangan Peneliti Migrasi
Di sisi lain, peneliti migrasi Gerald Knaus memperkirakan bahwa kecil kemungkinan terjadi gelombang pengungsi dari Iran menuju Jerman. "Bahkan jika perang meningkat atau rezim runtuh, saat ini tidak ada jalur pelarian realistis ke Eropa karena banyak negara di kawasan telah memperketat perbatasan," katanya. Ia menambahkan bahwa pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan perang di Timur Tengah cenderung menyebabkan perpindahan dalam negeri atau ke negara tetangga.
Knaus menekankan bahwa fokus harus pada situasi kemanusiaan di Iran, di mana orang-orang mungkin terjebak dalam bencana kemanusiaan meskipun jumlah pengungsi yang mencapai Eropa sedikit. Ia merujuk pada situasi di Gaza dan Lebanon, di mana krisis kemanusiaan besar tidak diikuti oleh arus pengungsi besar-besaran ke Eropa, sementara pendanaan global untuk organisasi bantuan terus menurun.
Diaspora Iran di Jerman
Jerman saat ini menampung diaspora Iran terbesar di Eropa, dengan sekitar 319.000 orang, termasuk 128.000 yang telah menjadi warga negara Jerman. Dalam beberapa tahun terakhir, Jerman telah mengalami beberapa gelombang besar pengungsi, seperti pada 2015–2016 ketika lebih dari 1 juta pencari suaka dari Suriah, Irak, dan Afghanistan tiba, serta penerimaan warga Ukraina setelah invasi Rusia pada 2022.
Menurut data UNHCR, pada akhir 2025, Jerman menjadi tuan rumah bagi 29% pengungsi Iran, diikuti oleh Inggris (26%), Kanada (8%), dan Austria (5%). Untuk pengungsi Lebanon, Jerman juga berada di posisi pertama dengan 34%, diikuti Kanada (12%), Denmark (10%), dan Prancis (6%).
