Istana Terima Undangan Rapat Perdana Dewan Perdamaian di AS, Prabowo Bakal Hadir?
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara resmi membenarkan bahwa Istana Kepresidenan telah menerima undangan untuk Presiden Prabowo Subianto guna menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Amerika Serikat (AS). Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026, meskipun kehadiran Prabowo belum dikonfirmasi secara pasti.
Konfirmasi dari Mensesneg Prasetyo Hadi
Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026, Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa undangan tersebut telah diterima. "Belum, nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian. Ada (undangannya)," kata Prasetyo. Dia menambahkan, "Ya nunggu diputusin," sambil membuka peluang bahwa Prabowo mungkin akan bertolak ke AS untuk acara tersebut.
Selain menghadiri rapat perdana Board of Peace, kunjungan ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mencapai kesepakatan tarif impor produk Indonesia ke AS dengan Presiden Donald Trump. "Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya (Board of Peace dan kesepakatan tarif impor)," ujar Prasetyo, menegaskan pentingnya kedua agenda tersebut bagi kepentingan nasional.
Indonesia Resmi Bergabung dengan Board of Peace
Diketahui, Indonesia telah resmi bergabung sebagai anggota Board of Peace, sebuah badan internasional yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump. Keputusan ini diambil oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas global, dengan fokus khusus pada dukungan terhadap perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa Board of Peace bertugas memantau proses stabilisasi serta upaya rehabilitasi, terutama di Gaza, Palestina. "Board of Peace ini merupakan badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi stabilisasi dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza, khususnya di Palestina," jelas Sugiono.
Alasan Strategis Keanggotaan Indonesia
Sugiono menuturkan bahwa Indonesia telah konsisten menyuarakan pentingnya perdamaian Palestina sejak awal. Ketika piagam pembentukan Dewan Perdamaian ditandatangani dalam proses yang relatif cepat, Presiden Prabowo memutuskan bahwa Indonesia harus berada di dalamnya untuk memastikan suara negara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan.
Alasan utama bergabungnya Indonesia adalah untuk mengawal arah kebijakan Dewan Perdamaian agar tetap sejalan dengan tujuan besar, yaitu kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara. "Kehadiran Board of Peace ini adalah langkah yang konkret dan tangible setelah sekian lama agar upaya perdamaian benar-benar mengarah pada kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara," tegas Sugiono.
Dia menambahkan bahwa keanggotaan ini memungkinkan Indonesia memberikan masukan, saran, serta pengaruh politik untuk memastikan langkah-langkah yang diambil bersifat nyata dan berkelanjutan, dibandingkan sekadar pernyataan atau kecaman tanpa tindakan.
Harapan dan Implikasi Ke Depan
Dengan keanggotaan di Board of Peace, Indonesia berkomitmen untuk terus memanfaatkan posisinya guna memastikan proses perdamaian berjalan sesuai prinsip keadilan dan stabilitas internasional. Rapat perdana pada 19 Februari 2026 menjadi momen penting bagi Prabowo untuk memperkuat peran Indonesia di kancah global, sambil membuka peluang diplomasi ekonomi dengan AS.
Meskipun kehadiran Prabowo masih menunggu keputusan akhir, langkah ini menegaskan dedikasi Indonesia dalam berkontribusi pada perdamaian dunia, khususnya di Palestina, serta memperjuangkan kepentingan nasional melalui kerja sama internasional.
