Iran Tegaskan Kendali Penuh Atas Selat Hormuz, Tak Akan Pernah Dilepaskan
Teheran - Seorang anggota parlemen senior Iran dengan tegas menyatakan bahwa negaranya tidak akan pernah melepaskan kendali atas Selat Hormuz, jalur laut strategis yang vital bagi perdagangan minyak global. Pernyataan ini disampaikan oleh Ebrahim Azizi, mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), yang kini memimpin Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri di parlemen Iran.
Hak Mutlak yang Tak Bisa Dicabut
Dalam wawancara eksklusif dengan BBC di Teheran, Azizi menegaskan, "Ini adalah hak kami yang tidak dapat dicabut." Dia menambahkan bahwa Iran akan menentukan hak lintasan, termasuk pemberian izin bagi kapal untuk melintasi selat tersebut. Rancangan undang-undang sedang diajukan di parlemen berdasarkan Pasal 110 konstitusi, yang mencakup aspek lingkungan, keselamatan maritim, dan keamanan nasional. Angkatan bersenjata Iran akan bertugas melaksanakan undang-undang ini.
Alat Tawar Strategis Jangka Panjang
Azizi menggambarkan Selat Hormuz sebagai "salah satu aset kami untuk menghadapi musuh," mengacu pada perang melawan AS dan Israel yang telah mempersenjatai kawasan tersebut. Teheran kini memandang kemampuan mengendalikan selat, termasuk lalu lintas kapal tanker minyak dan gas, bukan hanya sebagai alat tawar dalam negosiasi saat ini, tetapi juga untuk jangka panjang. Mohammad Eslami, peneliti di Universitas Teheran, menjelaskan bahwa prioritas pertama Iran setelah perang adalah memulihkan daya gentar, dengan Selat Hormuz sebagai alat tawar strategis utama.
Penolakan dan Kritik dari Negara Tetangga
Namun, gambaran masa depan ini ditolak mentah-mentah oleh sebagian negara tetangga Iran. Dr. Anwar Gargash, penasihat diplomatik presiden Uni Emirat Arab, menyebutnya sebagai "tindakan pembajakan yang bermusuhan" dan memperingatkan bahwa hal ini dapat menciptakan preseden berbahaya bagi jalur maritim lainnya di dunia. Azizi membalas dengan menyebut negara-negara di Timur Tengah yang menjadi pangkalan militer AS sebagai "para bajak laut" dan menuduh AS sebagai bajak laut terbesar di dunia.
Perbedaan Pandangan Internal dan Negosiasi Berlanjut
Di dalam tubuh elite militer dan politik Iran, terdapat tanda-tanda perbedaan pandangan. Hal ini terlihat ketika Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dikritik keras setelah mengunggah pernyataan di media sosial yang menyebut Selat Hormuz "sepenuhnya terbuka." Media yang berafiliasi dengan IRGC mengecam unggahan tersebut, menyebutnya menciptakan ambiguitas menyesatkan. Araghchi kemudian menegaskan bahwa selat hanya terbuka bagi kapal yang diizinkan oleh angkatan laut IRGC dan melalui rute yang ditetapkan dengan pembayaran tarif.
Azizi menepis kesan adanya perpecahan, menyatakan bahwa dalam hal keamanan nasional, tidak ada pendekatan moderat atau garis keras. Nasib selat ini akan diputuskan di tingkat tertinggi negara, dengan topik ini menjadi fokus dalam perundingan tingkat tinggi yang dilaporkan akan dilanjutkan di Islamabad. Delegasi AS dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance, sementara pejabat Iran masih bungkam mengenai kehadiran mereka.
Konteks Lebih Luas: Pemadaman Digital dan Isu Keamanan
Azizi juga menanggapi isu pemadaman digital yang telah berlangsung berminggu-minggu di Iran, menyatakan bahwa larangan akan dicabut ketika kondisi aman dan terjamin. Dia menepis kekhawatiran mengenai pengetatan keamanan internal, sambil mengulangi klaim pemerintah bahwa intelijen AS dan Israel terlibat dalam kerusuhan domestik. Gelombang penangkapan dan eksekusi terhadap demonstran juga menjadi sorotan, dengan Azizi menegaskan bahwa dalam perang atau gencatan senjata, ada aturan yang harus diikuti.
