Indonesia Siap Mediasi Perang AS-Iran, Dubes Iran Tegaskan Tidak Ada Negosiasi
Jakarta - Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk memediasi perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, namun Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menegaskan bahwa tidak ada negosiasi dengan negara yang melancarkan permusuhan. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers usai wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei akibat serangan AS-Israel pada Senin (02/03).
Penolakan Mediasi dari Iran
Boroujerdi menyampaikan apresiasi atas pesan dan kesiapan mediasi dari Indonesia, tetapi menekankan bahwa Iran tidak akan bernegosiasi dengan AS. "Bagi kami, tidak ada negosiasi dengan negara yang melancarkan permusuhan dengan kami, yaitu Amerika Serikat," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada jaminan AS akan patuh terhadap kesepakatan, sehingga mediasi dianggap bukan lagi solusi yang efektif.
Sebelumnya, melalui unggahan di platform X pada Sabtu (28/02), Kementerian Luar Negeri RI menyatakan kesiapan Indonesia untuk bertolak ke Teheran jika dibutuhkan. Pemerintah menyesalkan gagalnya perundingan AS-Iran yang berujung pada eskalasi militer dan mendorong semua pihak untuk menempuh jalur damai melalui dialog dan diplomasi.
Pakar Nilai Indonesia Kurang Daya Tawar
Menanggapi niat mediasi ini, sejumlah pakar dan tokoh menilai Indonesia tidak dalam posisi ideal untuk menjadi juru damai. Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, menyatakan bahwa Indonesia tidak setara dengan AS, sehingga sulit mendamaikan pihak-pihak yang tidak setara dalam perundingan.
M. Waffa Kharisma dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menambahkan bahwa Indonesia tidak punya daya tawar dalam konflik yang masih sangat panas dan eskalatif. "Dinamikanya masih sangat panas sehingga makin sulit untuk menyerukan ketenangan dan deeskalasi," katanya. Menurutnya, Indonesia sebaiknya fokus pada memperkuat daya tahan untuk menghadapi dampak lanjutan, seperti kenaikan harga minyak.
Yusli Effendi, Dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, sepakat bahwa langkah realistis adalah memperkuat perlindungan kepentingan nasional. Ia mengingatkan risiko lonjakan harga minyak jika Selat Hormuz terganggu, yang dapat berdampak pada subsidi dan defisit anggaran.
Dilema dalam Menentukan Sikap
Waffa menjelaskan bahwa sikap Indonesia kemungkinan besar tidak akan langsung meredakan konflik, terutama karena serangan masih berlangsung. Ia juga mengingatkan bahwa Iran sering mendapat sorotan internasional atas tata kelola domestiknya yang dianggap represif, sehingga dukungan eksplisit dari Indonesia berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan.
Meski demikian, Waffa menekankan bahwa serangan yang menimbulkan korban sipil tidak bisa dibenarkan, sehingga Indonesia perlu mengutuk agresi yang tidak beralasan. Sementara itu, Effendi melihat risiko jika Indonesia bersikap netralitas pasif, termasuk kehilangan kredibilitas geopolitik. "AS bisa melihat Indonesia kurang kooperatif, sementara Iran dan mitra BRICS+ bisa menganggap Indonesia terlalu tunduk pada tekanan Barat," ujarnya.
Effendi menyarankan Indonesia menunjukkan sikap terukur untuk menjaga daya tawar, seperti dalam mengamankan pasokan energi alternatif dan melindungi ekspor. "Yang paling krusial adalah memastikan Indonesia tetap konsisten pada prinsip bebas aktif, menjaga stabilitas domestik, dan mengamankan kepentingan nasional," tutupnya.
Latar Belakang Konflik AS-Iran
Konflik ini dipicu oleh serangan antisipasi AS-Israel ke Teheran pada Sabtu (28/02), yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dan sejumlah pejabat tinggi Iran. Teheran membalas dengan melancarkan serangan ke pangkalan militer AS di Timur Tengah, termasuk di Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan akan memulai "operasi ofensif paling dahsyat" dalam sejarah militer Iran, sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan komitmen untuk menghancurkan musuh-musuh. Situasi ini memperumit upaya mediasi dan menuntut respons hati-hati dari Indonesia di tengah pergeseran geopolitik global.
