Hamas Tegaskan Syarat Mutlak untuk Pembahasan Masa Depan Gaza
Kelompok Hamas secara tegas menyatakan bahwa setiap pembicaraan mengenai masa depan Jalur Gaza dan rakyat Palestina harus dimulai dengan penghentian total "agresi" Israel. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul pertemuan perdana Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pernyataan Resmi Hamas Usai Pertemuan Dewan Perdamaian
"Setiap proses politik atau setiap pengaturan yang dibahas mengenai Jalur Gaza dan masa depan rakyat Palestina kami, harus dimulai dengan penghentian total agresi, pencabutan blokade, dan jaminan hak-hak nasional sah rakyat kami, yang pertama dan terpenting adalah hak mereka atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri," tegas Hamas dalam pernyataan resminya yang dilansir kantor berita AFP pada Jumat (20/2/2026).
Dewan Perdamaian tersebut mengadakan sesi perdana pertemuannya di Washington pada hari Kamis (19/2) waktu setempat. Dalam pertemuan itu, sejumlah negara telah menjanjikan dukungan finansial dan personel untuk membangun kembali Gaza yang hancur akibat perang berkepanjangan.
Respons Israel dan Komitmen Rekonstruksi
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa Hamas harus melucuti senjata sebelum rekonstruksi Gaza dimulai. "Kami sepakat dengan sekutu kami, AS, bahwa tidak akan ada rekonstruksi Gaza sebelum demiliterisasi Gaza," tegas Netanyahu.
Pemimpin Israel itu tidak menghadiri langsung pertemuan di Washington, tetapi diwakili oleh Menteri Luar Negeri Gideon Saar. Sementara itu, Donald Trump mengungkapkan bahwa beberapa negara, sebagian besar dari kawasan Teluk, telah menjanjikan dana lebih dari tujuh miliar dolar AS untuk membangun kembali wilayah Palestina tersebut.
Komitmen Besar Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi
Di sisi lain, Indonesia mengonfirmasi kesiapannya untuk mengirimkan pasukan ke Gaza dan mengambil peran sebagai wakil komandan dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang baru dibentuk. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyatakan bahwa Indonesia siap mengerahkan hingga 1.000 prajurit ke Gaza pada April mendatang.
Jumlah tersebut berpotensi meningkat menjadi 8.000 prajurit pada akhir Juni tahun ini. Indonesia menjadi negara pertama yang secara terbuka menyatakan kesediaan mengirim pasukan dalam skala besar ini. Jika terealisasi, kontribusi tersebut akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah misi penjaga perdamaian dunia.
Namun, penempatan pasukan masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden Prabowo Subianto. Selain Indonesia, Trump juga menyebutkan bahwa negara-negara lain yang telah berkomitmen untuk menyediakan pasukan termasuk Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania.
Langkah Indonesia ini menegaskan posisinya dalam upaya perdamaian internasional, sekaligus menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung stabilitas kawasan. Pembahasan masa depan Gaza tetap menjadi isu kompleks yang membutuhkan kesepakatan dari semua pihak terkait, dengan syarat-syarat yang masih diperdebatkan secara intensif.
