Hamas Serukan Board of Peace Tekan Israel Hentikan Pelanggaran di Gaza
Jakarta - Kelompok Hamas telah menyampaikan permintaan resmi kepada Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang baru dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka mendesak dewan tersebut untuk mengambil langkah tegas guna menekan Israel agar menghentikan berbagai pelanggaran terhadap gencatan senjata yang terjadi di wilayah Gaza.
Menurut pernyataan resmi dari juru bicara Hamas, Hazem Qassem, kepada kantor berita AFP, genosida di Gaza masih terus berlangsung hingga saat ini. Pernyataan ini disampaikan tepat sebelum pertemuan perdana Board of Peace yang akan digelar di Washington DC pada akhir pekan ini.
Desakan untuk Tindakan Serius
"Kami mendesak anggota dewan untuk mengambil tindakan serius guna memaksa pendudukan Israel menghentikan pelanggarannya di Gaza, karena perang genosida terhadap Jalur Gaza masih berlangsung," tegas Qassem. Desakan ini menegaskan posisi Hamas yang menganggap bahwa situasi di Gaza masih sangat kritis dan memerlukan intervensi internasional yang lebih kuat.
Board of Peace sendiri awalnya dirancang dengan tujuan utama untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata di Gaza serta proses rekonstruksi wilayah tersebut pasca-perang antara Hamas dan Israel. Namun, dalam perkembangannya, cakupan tugas dewan ini telah meluas menjadi penyelesaian berbagai konflik internasional lainnya.
Perubahan Tujuan dan Kekhawatiran
Perluasan mandat Board of Peace ini telah memicu kekhawatiran di kalangan pengamat internasional. Banyak yang menilai bahwa Presiden Trump berupaya menciptakan sebuah lembaga yang dapat menjadi pesaing bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani isu-isu perdamaian global.
Selain mendesak tekanan terhadap Israel, Qassem juga menyerukan agar Board of Peace memberikan dukungan kepada komite teknokrat Palestina yang baru dibentuk. Komite ini dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sehari-hari di Gaza setelah perang usai, sehingga upaya bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi dapat segera dimulai.
Proses Pembentukan dan Kritik
Board of Peace pertama kali diluncurkan oleh Presiden Trump pada Forum Ekonomi Dunia di Davos pada bulan Januari lalu. Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 19 negara yang menandatangani piagam pendirian dewan tersebut. Negara-negara anggota diminta untuk membayar kontribusi sebesar $1 miliar untuk mendapatkan keanggotaan tetap.
Namun, pembentukan dewan ini tidak lepas dari kontroversi. Salah satu hal yang menuai kritik adalah undangan yang diberikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, yang negaranya terlibat dalam invasi ke Ukraina sejak tahun 2022. Kritik ini menggarisbawahi kompleksitas dan tantangan yang dihadapi Board of Peace dalam menjalankan misinya.
Dengan latar belakang ini, desakan dari Hamas kepada Board of Peace untuk menekan Israel semakin menambah dinamika dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. Hasil dari pertemuan perdana dewan ini di Washington DC akan sangat ditunggu untuk melihat sejauh mana komitmen internasional dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Gaza.
