PM Greenland Tegas Tolak Tawaran Kapal Rumah Sakit dari Presiden AS Donald Trump
Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen secara terang-terangan menolak tawaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai pengiriman kapal rumah sakit ke wilayah otonomi Denmark tersebut. Penolakan ini disampaikan Nielsen melalui pernyataan resmi di media sosial pada Senin (23/2/2026), menanggapi postingan Trump yang mengumumkan rencana pengiriman bantuan medis.
"No Thanks" dari Pemerintah Greenland
Dalam pernyataannya yang dikutip Reuters dan Anadolu Agency, Nielsen dengan jelas menyatakan: "Itu akan menjadi 'no thanks' dari kami." PM Greenland ini menegaskan bahwa wilayahnya tidak memerlukan bantuan medis dari negara lain karena telah memiliki sistem kesehatan masyarakat yang komprehensif.
"Gagasan Presiden Trump untuk mengirimkan kapal rumah sakit AS ke Greenland telah kami catat. Tetapi kami memiliki sistem kesehatan masyarakat dengan perawatan gratis untuk warga. Ini adalah pilihan yang disengaja," tegas Nielsen melalui platform Facebook.
Latar Belakang Tawaran Trump
Presiden Donald Trump sebelumnya mengumumkan pada Sabtu (21/2) waktu setempat bahwa dirinya sedang bekerja sama dengan Gubernur Louisiana Jeff Landry, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus AS untuk Greenland, untuk mengirimkan kapal rumah sakit ke wilayah Arktik tersebut.
Dalam postingan media sosialnya, Trump menulis: "Bekerja sama dengan Gubernur Louisiana yang luar biasa, Jeff Landry, kita akan mengirimkan kapal rumah sakit yang hebat ke Greenland untuk merawat banyak orang yang sakit dan tidak mendapatkan perawatan di sana. Kapal itu sedang dalam perjalanan!!!"
Menariknya, pengumuman Trump ini muncul hanya beberapa jam setelah Komando Arktik Gabungan Denmark melaporkan evakuasi seorang anggota kru yang membutuhkan perawatan medis darurat dari kapal selam AS di perairan Greenland, tepatnya tujuh mil laut di luar ibu kota Nuuk. Meskipun demikian, belum dapat dipastikan apakah kedua peristiwa ini saling terkait.
Greenland Tetap Terbuka untuk Dialog
Meski menolak tawaran kapal rumah sakit, PM Nielsen menyatakan bahwa Greenland tetap membuka peluang dialog dan kerja sama dengan Amerika Serikat. "Bicaralah kepada kami daripada hanya melontarkan pernyataan yang kurang lebih acak di media sosial," imbuhnya, menekankan pentingnya komunikasi diplomatik yang formal.
Pernyataan ini muncul dalam konteks ketegangan diplomatik yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Pada akhir Januari 2026, Greenland, Denmark, dan Amerika Serikat memulai pembicaraan diplomatik untuk menyelesaikan krisis dalam aliansi pertahanan NATO, yang dipicu oleh ancaman Trump terhadap kawasan Arktik.
Minat Trump Terhadap Greenland
Dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Trump telah menunjukkan minat yang kuat untuk mengambil kendali atas Greenland, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional terkait pengaruh Rusia dan China di kawasan Arktik. Trump bahkan sempat mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara Eropa yang menentang rencananya tersebut.
Namun, ancaman sanksi tersebut kemudian ditarik kembali setelah Trump melakukan pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Pada kesempatan itu, Trump menyebutkan telah ada kerangka kerja yang ditetapkan untuk potensi kesepakatan yang melibatkan Greenland dan wilayah Arktik yang lebih luas.
Sistem Kesehatan Greenland yang Mandiri
Penolakan Nielsen terhadap tawaran Trump didasarkan pada keyakinan bahwa Greenland telah memiliki sistem kesehatan yang memadai untuk warganya. Beberapa poin penting mengenai sistem kesehatan Greenland meliputi:
- Layanan kesehatan masyarakat yang tersedia secara gratis untuk seluruh warga
- Infrastruktur medis yang telah berkembang di wilayah otonomi tersebut
- Kemampuan untuk menangani kebutuhan kesehatan dasar tanpa bergantung pada bantuan asing
- Komitmen pemerintah terhadap kemandirian dalam layanan publik
Penolakan ini juga mencerminkan keinginan Greenland untuk mempertahankan otonomi dan kedaulatannya dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik, termasuk di bidang kesehatan.
