DPR Soroti Gencatan Senjata Iran-AS sebagai Ujian Diplomasi Indonesia di Selat Hormuz
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mufti Anam menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus segera memanfaatkan momentum gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat untuk mengeluarkan dua kapal tanker milik Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz. Menurutnya, pembukaan selat strategis ini selama dua pekan oleh Iran merupakan peluang sekaligus ujian berat bagi diplomasi nasional.
Ujian Nyata bagi Kekuatan Diplomasi Indonesia
"Dibukanya Selat Hormuz selama dua minggu ini peluang sekaligus ujian bagi negara kita. Ujian apakah diplomasi kita ini benar-benar bekerja untuk kepentingan nasional," tegas Mufti Anam dalam keterangan pers pada Rabu, 8 April 2026. Dia mengkritik bahwa Indonesia sering membicarakan diplomasi dan melakukan kunjungan luar negeri, termasuk oleh presiden, namun hasil konkretnya perlu dibuktikan dalam situasi kritis seperti ini.
Mufti mengambil contoh nyata dari Malaysia, yang berhasil mengeluarkan kapal tangkernya dari Selat Hormuz bahkan sebelum selat tersebut dibuka. "Hari ini kita diuji. Dua tanker milik Pertamina masih tertahan. Padahal sekarang Selat Hormuz dibuka. Bahkan sebelumnya, ketika situasi lebih sulit, negara lain seperti Malaysia bisa mengeluarkan kapal tangkernya. Lalu kita bagaimana?" tanyanya dengan nada prihatin.
Desakan untuk Tindakan Cepat dan Berani
Oleh karena itu, Mufti mendesak pemerintah untuk bergerak cepat, mengingat waktu dua minggu yang diberikan sangat singkat. "Pemerintah tidak boleh santai. Harus ada langkah cepat dan berani. Jangan lagi pakai ritme birokrasi biasa. Harus ada tekanan diplomatik yang nyata, harus ada komunikasi level tinggi, bahkan kalau perlu langsung antar kepala negara. Negara lain bergerak cepat, kita tidak boleh tertinggal," sambungnya. Dia mengingatkan agar Indonesia tidak terlihat kehilangan daya tawar di mata internasional dalam menangani isu strategis ini.
Latar Belakang Pembukaan Selat Hormuz oleh Iran
Diketahui, Iran mengumumkan akan membuka lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz selama dua minggu, sebagai bagian dari jeda untuk pembicaraan dengan Amerika Serikat dalam upaya mengakhiri perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan telah menerima secara prinsip proposal berisi 10 poin tuntutan dari Iran, yang bertujuan menghentikan konflik, menurut laporan dari Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) Iran menyatakan bahwa proposal tersebut akan menjadi kerangka kerja negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas, meskipun tidak semua detail rencana diungkapkan secara terbuka. Pengumuman ini disampaikan pada Rabu, 8 April 2026, menandai momen penting dalam dinamika geopolitik kawasan.
Dengan demikian, situasi ini tidak hanya menjadi ujian bagi stabilitas global, tetapi juga bagi kemampuan diplomasi Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional, khususnya di sektor energi dan maritim. Mufti Anam menekankan bahwa keberhasilan membebaskan tanker Pertamina akan menjadi bukti nyata efektivitas diplomasi Indonesia di panggung dunia.
