Delegasi Indonesia Berangkat ke Brussels untuk Kongres Parlemen Dukung Gaza
Upaya misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 untuk menembus blokade Gaza, Palestina, tidak hanya dilakukan melalui jalur laut dan darat. Diplomasi politik juga menjadi strategi penting, yang diwujudkan melalui Konferensi Global Sumud Parlemen di Brussels, Belgia.
Enam Perwakilan Indonesia Terbang ke Belgia
Pada Minggu, 19 April 2026, enam anggota delegasi Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, menuju Brussels. Mereka akan menghadiri konferensi parlemen yang berlangsung pada Rabu, 22 April 2026.
Delegasi tersebut terdiri dari:
- Arif Rahmadi Haryono, General Manager Dompet Dhuafa
- Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional
- Feri Amsari, akademisi dan pakar hukum tata negara
- Prof Heru Susetyo dari Universitas Indonesia
- Gustika Hatta, cucu proklamator
Irvan Nugraha, Anggota Dewan Pengarah GPCI, yang melepas keberangkatan menjelaskan bahwa misi GSF dijalankan melalui berbagai jalur yang saling terhubung. "Sumud Flotilla ini ada berbagai macam jalur. Ada jalur laut, jalur darat, dan ini adalah jalur politik," kata Irvan kepada wartawan.
Memperkuat Dukungan Global Melalui Jalur Politik
Feri Amsari menegaskan bahwa konferensi parlemen ini bertujuan mengumpulkan sebanyak-banyaknya publik dengan kepentingan sama untuk menyelamatkan warga Gaza melalui pertemuan politik. "Ini adalah upaya memperkuat dukungan global bagi warga Gaza," ujarnya.
Feri juga menyatakan bahwa delegasi akan menyampaikan komitmen Indonesia berdasarkan konstitusi sebagai negara yang menyerukan perdamaian dunia abadi, anti penjajahan, dan menegakkan prinsip kemanusiaan serta keadilan. "Indonesia berpihak pada Palestina dan anti terhadap imperialisme, baik model lama maupun baru," tegasnya.
Optimisme dan Langkah Hukum
Feri mengungkapkan bahwa di Indonesia, bersama sejumlah tokoh, mereka telah melaporkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Kejaksaan Agung menggunakan ketentuan KUHP baru yang menerapkan asas universal. "Kami akan menyampaikan perkembangan itu dan mendesak agar Israel membuka blokade Gaza," beber Feri.
Dia optimis dengan sikap kebersamaan warga dunia dalam memperkuat perjuangan bersama. "Tentu akan ada ruang-ruang politis di Israel dan sekutunya yang akan didesak. Ini adalah gambaran optimisme warga dunia," tandasnya.
Konteks Krisis Kemanusiaan di Gaza
Konferensi ini diikuti para ahli hukum internasional dan pegiat HAM dari berbagai negara, membahas langkah hukum untuk melindungi misi GSF 2026. Pertemuan juga akan mengulas perkembangan situasi di Gaza serta memperkuat konsolidasi internasional menghadapi penjajahan dan genosida.
Kongres terselenggara di tengah krisis akut di Gaza, di mana lebih dari 18.500 warga sipil membutuhkan perawatan medis khusus yang sulit diakses akibat pengepungan Israel. Blokade ini telah menyebabkan kekurangan makanan, air, bahan bakar, dan obat-obatan, serta runtuhnya sistem kesehatan.
Misi GSF 2026, dikenal sebagai Global Sumud Flotilla 2.0, melibatkan lebih dari 100 kapal dari 100 negara dengan sekitar 3.000 peserta, menjadikannya dua kali lebih besar dari misi sebelumnya di tahun 2025. Upaya ini bertujuan menembus blokade Gaza melalui jalur laut, darat, dan politik secara simultan.
