Jakarta - Mohammad Jumhur Hidayat, yang akrab disapa Jumhur Hidayat, resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam Kabinet Merah Putih. Ia menggantikan Hanif Faisol yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Pelantikan ini menjadi babak baru dalam perjalanan karier pria yang dikenal sebagai aktivis buruh dan tokoh pergerakan.
Latar Belakang Aktivis dan Organisasi
Nama Jumhur Hidayat sudah tidak asing di kalangan aktivis dan buruh. Ia merupakan salah satu inisiator berdirinya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Selain itu, ia turut mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia (YKPI) dan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo), di mana ia menjabat sebagai ketua umum hingga tahun 2012. Sepanjang kariernya, Jumhur kerap menyuarakan hak-hak buruh dan petani, serta menentang penggusuran tanah rakyat dalam kasus seperti tanah Kacapiring dan Cimacan.
Pada tahun 1989, Jumhur pernah mendekam di penjara karena terlibat dalam aksi mahasiswa yang menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri saat itu, Rudini. Pengalaman ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai aktivis yang gigih memperjuangkan keadilan sosial.
Karier Politik dan Pemerintahan
Jumhur juga sempat berkecimpung di dunia politik. Ia bergabung dengan Partai Daulat Rakyat yang pada Pemilu 1999 berhasil meraih satu kursi di DPR RI. Di partai tersebut, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Namun, setelah gagal dalam Pemilu Legislatif 2004, ia memilih meninggalkan politik dan kembali aktif di dunia pergerakan.
Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumhur dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (sekarang BP2MI) sejak 11 Januari 2007 hingga 11 Maret 2014. Dalam posisi ini, ia bertanggung jawab atas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Kontroversi dan Vonis Penjara
Pada tahun 2020, Jumhur kembali menjadi sorotan setelah ditangkap polisi di kediamannya di Jakarta Selatan. Ia ditangkap dengan tuduhan penyebaran berita bohong atau hoaks. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menjatuhkan vonis 10 tahun penjara. Namun, Jumhur mengajukan banding karena merasa tidak bersalah atas tuduhan tersebut.
Meskipun demikian, Jumhur tetap dikenal sebagai intelektual yang kritis. Rekannya, Rocky Gerung, menyebutnya sebagai mantan narapidana namun tetap intelektual, dan memastikan dukungan masyarakat sipil terhadap Jumhur meskipun ia tidak lagi berada di posisi aktivis murni.
Janji Kerja Keras sebagai Menteri
Menjelang pelantikan, Jumhur mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo tidak menyebutkan jabatan yang akan diemban, melainkan lebih banyak membahas isu buruh. Meski demikian, Jumhur menyinggung program prioritas yang akan dijalankan, terutama pengelolaan sampah. "Oh banyak. Yang di depan mata soal sampah apa semua ya," ujarnya.
Kini, Jumhur Hidayat resmi memimpin Kementerian Lingkungan Hidup. Ia berjanji akan bekerja keras dan tidak akan meninggalkan idealisme yang telah ia pegang selama ini sebagai aktivis dan pemimpin buruh. Masyarakat pun menantikan langkah konkretnya dalam mengatasi masalah lingkungan, terutama penanganan sampah dan isu-isu lingkungan lainnya.
