Presiden Irak Nizar Amedi mengecam serangan gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi yang menewaskan sedikitnya 20 anggota bekas aliansi paramiliter yang mencakup kelompok-kelompok pro-Iran pada Rabu (29/7/2026). Dalam pernyataan resmi, Amedi menyebut serangan itu sebagai "tidak dapat diterima" dan "pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Irak, yang menargetkan lembaga keamanan resminya bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa."
Kronologi Serangan dan Korban Jiwa
Pasukan Mobilisasi Populer (PMF), aliansi bekas kelompok paramiliter yang kini terintegrasi ke dalam angkatan bersenjata Irak, mengonfirmasi bahwa sedikitnya 20 petempur tewas dan 32 lainnya terluka menurut penghitungan sementara. PMF menambahkan bahwa "agresi" AS-Arab Saudi menargetkan pangkalan-pangkalan mereka di tujuh provinsi, termasuk Baghdad, Nineveh di utara, dan Basra di selatan, serta menyebabkan kerusakan material signifikan.
Seorang pejabat PMF yang berbicara secara anonim kepada AFP mengungkapkan bahwa serangan di Nineveh dan provinsi Diyala tengah merupakan yang paling mematikan. Pemerintah Irak menegaskan bahwa wilayahnya tidak boleh dijadikan "landasan atau arena untuk serangan terhadap negara-negara tetangga atau untuk menyelesaikan perselisihan regional dan internasional."
Alasan dan Tanggapan Internasional
AS dan Arab Saudi mengklaim serangan itu sebagai respons atas serangan drone dari Irak terhadap pasukan AS dan fasilitas minyak Saudi. Namun, Presiden Amedi mendesak "semua pihak untuk menghormati kedaulatan Irak dan menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat merusak keamanan dan stabilitasnya."
PMF mengecam "eskalasi berbahaya" terhadap lembaga keamanan resmi Irak. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak AS atau Saudi mengenai jumlah korban. Situasi di Irak terus memanas, dengan kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan regional.
