Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 86,72, meningkat 0,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menempatkan Jawa Tengah di peringkat ketiga secara nasional. Hal tersebut terungkap dalam acara Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 yang digelar di Horison Ultima Sentraland, Simpang Lima, Semarang, Kamis (21/5/2026).
Apresiasi Wagub atas Kenaikan Peringkat
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Jawa Tengah berhasil naik satu peringkat dari posisi keempat pada tahun sebelumnya menjadi peringkat ketiga saat ini. Menurutnya, kenaikan ini bukan semata hasil kerja pemerintah, melainkan buah dari keterlibatan masyarakat dalam menjaga ruang demokrasi tetap hidup.
"Ini tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri, karena indikator demokrasi itu luas, mulai politik, ekonomi, hingga kebebasan masyarakat untuk berbicara," ujar Taj Yasin dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).
Keterbukaan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat
Salah satu indikator yang mendongkrak capaian Jawa Tengah adalah keterbukaan kanal pelayanan publik dan ruang pengaduan masyarakat yang semakin mudah diakses, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Taj Yasin menilai bahwa kritik, saran, dan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas demokrasi. Pemerintah membutuhkan partisipasi warga untuk membaca persoalan riil di lapangan.
"Masukan dari masyarakat membantu kami. Informasi tentang berbagai kejadian di Jawa Tengah juga membantu pemerintah mengambil langkah yang tepat. Demokrasi tidak bisa dibangun sendirian," jelasnya.
Pekerjaan Rumah di Sektor Ekonomi
Di balik capaian positif tersebut, Taj Yasin mengakui masih ada pekerjaan rumah besar, terutama di sektor ekonomi. Ia meminta dunia usaha ikut berperan dalam memperkuat kualitas demokrasi melalui pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. "Ketika bicara demokrasi, ekonomi juga menjadi ukuran. Kami perlu melihat sejauh mana perusahaan berdampak terhadap masyarakat sekitar. Ini harus kita tata bersama agar indeks demokrasi Jawa Tengah tahun depan bisa meningkat lagi," katanya.
Apresiasi dari Wakil Menko Polhukam
Dalam forum yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus mengapresiasi kenaikan peringkat Jawa Tengah. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya kompetisi positif antar daerah untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan pembangunan. "Jawa Tengah meloncat satu tingkat dari ranking empat menjadi ranking tiga. Artinya ada persaingan untuk berbuat lebih baik," ujarnya.
Penurunan IDI Nasional Menjadi Cambuk
Meskipun demikian, Lodewijk mengingatkan bahwa secara nasional capaian IDI 2025 justru mengalami penurunan. Nilai IDI nasional turun 1,62 poin, dari 79,81 pada 2024 menjadi 78,19 pada 2025. Angka tersebut masih berada di bawah target pembangunan nasional yang dipatok sebesar 81,69 hingga 85,23. "Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua. Demokrasi harus terus dibenahi," tegasnya.
Lodewijk menjelaskan bahwa perjalanan IDI nasional dalam satu dekade terakhir menunjukkan dinamika naik turun. Setelah sempat stagnan pada 2009-2013, indeks demokrasi meningkat signifikan pada periode 2014-2019, lalu turun saat pandemi pada 2020, kembali naik pada 2021-2022, dan kembali mengalami fluktuasi hingga 2025. Forum evaluasi nasional ini diharapkan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi titik awal pembenahan kualitas demokrasi yang lebih substantif. "Kita tidak bisa memaksakan semua daerah sama persis karena ada kearifan lokal masing-masing. Tetapi IDI harus menjadi alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi," pungkasnya.
IDI sebagai Ukuran Pembangunan Nasional
Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry B Harmadi menegaskan bahwa kualitas demokrasi kini menjadi salah satu ukuran resmi keberhasilan pembangunan nasional, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Ia menyebut IDI kini tidak hanya masuk dalam RPJMN, tetapi juga RPJPN dan RPJMD daerah. Artinya, kualitas demokrasi akan menjadi indikator penting dalam arah pembangunan Indonesia menuju 2045. "Demokrasi sekarang menjadi ukuran kinerja pembangunan nasional. Jadi bukan hanya soal politik, tetapi juga soal pembangunan manusia," katanya.
Tantangan Demokrasi dan Sumber Daya Manusia
Menurut Sonny, tantangan terbesar demokrasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data BPS, daerah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi cenderung memiliki indeks demokrasi yang lebih baik. Sebaliknya, wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi umumnya memiliki kualitas demokrasi lebih rendah. "Kalau pendidikan masyarakat meningkat, kesehatan membaik, dan ekonomi masyarakat lebih sejahtera, maka kualitas demokrasi juga akan meningkat," ujarnya.
Ia menilai demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang kritis, berpendidikan, dan memiliki kesejahteraan yang memadai. Karena itu, pembangunan manusia menjadi fondasi penting dalam memperkuat demokrasi substantif di Indonesia. Sonny juga mengingatkan pentingnya mencegah politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Penguatan demokrasi ke depan harus diarahkan pada penguatan inklusivitas, komunikasi publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan. "Jangan sampai negara ini pecah karena pemanfaatan politik identitas. Demokrasi harus memperkuat persatuan," pungkasnya.
