Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mendesak negara menuntaskan kasus Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli yang hingga kini belum terselesaikan. Desakan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan 30 tahun peristiwa yang menjadi salah satu catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia.
Hasto Minta Penyelidikan Yustisial dan Pengadilan Koneksitas
Dalam acara Teatrikal Peringatan 30 Tahun Peristiwa Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026), Hasto menyerukan penggelaran kembali penyelidikan yustisial dan pengadilan koneksitas. "Dari peringatan 30 tahun Kudatuli ini kita menyerukan, yang pertama, tuntaskan kasus 27 Juli 1996 beserta pelanggaran HAM berat lainnya. Gelar penyelidikan yustisial dan pengadilan koneksitas harus digelar kembali," kata Hasto. Ia menegaskan bahwa negara harus mengungkap aktor intelektual di balik konflik internal PDI, pihak yang merancang penyerangan, serta keberadaan korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang.
Penuntasan Kudatuli Bukan Dendam Politik
Hasto menegaskan tuntutan penuntasan kasus Kudatuli tidak dilandasi dendam politik. Menurutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral untuk mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM berat. "Luka Kudatuli ini bukanlah luka PDI. Ini adalah luka Republik Indonesia bersama dengan seluruh luka akibat kekuasaan yang menindas di masa lalu. Dengan penuntasan seluruh kasus pelanggaran HAM berat termasuk Peristiwa 1965, bangsa Indonesia akan mengajarkan moralitas tentang pentingnya jiwa kemanusiaan dan rasa keadilan," ujarnya.
Kudatuli Titik Awal Reformasi
Menurut Hasto, peristiwa Kudatuli menjadi salah satu titik awal yang melahirkan gerakan Reformasi 1998. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa mengawal agenda reformasi yang dinilai belum sepenuhnya terwujud, terutama terkait penegakan supremasi hukum yang adil. Hasto juga menilai semangat reformasi yang melahirkan pemisahan TNI dan Polri harus terus dijaga.
Hasto Soroti Praktik KKN
Di sisi lain, Hasto menyoroti masih maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). "PDI Perjuangan percaya, tidak akan pernah ada mafia dalam bentuk apa pun, tanpa dukungan kekuasaan," tegasnya. Ia mengingatkan pentingnya memperkuat kembali gerakan demokrasi nasional. Kebebasan sipil, termasuk kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul, menghadapi tantangan ketika kritik terhadap pemerintah dipandang sebagai ancaman kekuasaan.
Empat Prinsip Menghadapi Otoritarianisme
Hasto mengingatkan bahwa Kudatuli dan berbagai wajah otoritarianisme yang melanda pada masa Orde Baru, meskipun pengaruhnya tidak memudar hingga kini dan bahkan muncul kembali, harus dihadapi dengan empat prinsip yang digambarkan oleh Megawati. "Kudatuli dan berbagai wajah otoritarianisme yang melanda pada masa Orde Baru meskipun pengaruhnya tidak memudar sampai hari ini dan bahkan muncul kembali, harus dihadapi dengan empat prinsip yang digambarkan oleh Ibu Mega, keyakinan, keteguhan, keberanian, kesabaran yang bersatu menjadi kebenaran, Satyam Eva Jayate," pungkas Hasto.
Peringatan 30 tahun Kudatuli juga ditandai dengan rencana peresmian Monumen Kudatuli oleh Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP pada hari esok, Senin (27/7/2026). Monumen tersebut diharapkan menjadi pengingat perjalanan demokrasi dan perjuangan politik PDIP.
