Pemkot Jogja Rencanakan Kebijakan WFH Setiap Jumat dengan Penyesuaian Jam Kerja
Pemerintah Kota Yogyakarta (Pemkot Jogja) sedang mempersiapkan skema baru terkait kebijakan work from home atau WFH yang akan diterapkan sehari dalam sepekan, khususnya setelah libur Idul Fitri. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkapkan bahwa Jumat dipilih sebagai hari pelaksanaan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemkot.
Penjelasan Rinci dari Wali Kota Hasto Wardoyo
Dalam keterangannya, Hasto menyatakan, "Agar kerja tetap efektif, rencana saya Jumat WFH." Pernyataan ini disampaikan melalui pesan singkat kepada wartawan pada Minggu, 22 Maret 2026, seperti dilaporkan oleh detikJogja. Ia menekankan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memastikan produktivitas kerja tidak terganggu meskipun ada pengurangan hari kerja di kantor.
Untuk mengompensasi pengurangan satu hari kerja akibat WFH, Hasto mengumumkan bahwa pihaknya akan memperpanjang waktu kerja pada hari Senin hingga Kamis. "Dan hari-hari biasa jam kantor saya perpanjang sampai sore untuk menutup kekurangan satu hari WFH," imbuhnya. Langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan beban kerja dan efisiensi pelayanan publik.
Latar Belakang Kebijakan WFH Nasional
Kebijakan WFH ini sejalan dengan inisiatif pemerintah pusat yang berencana menerapkan WFH satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran, terutama menyusul dampak konflik di Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan ini diharapkan tidak hanya diterapkan di sektor pemerintah, tetapi juga di perusahaan swasta.
Airlangga menegaskan, "Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja." Pernyataan ini disampaikan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 19 Maret 2026.
Penyesuaian Berdasarkan Situasi Global
Terkait durasi penerapan kebijakan WFH, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah akan menyesuaikannya dengan perkembangan situasi di Timur Tengah, termasuk fluktuasi harga minyak dan kondisi perang. "Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Jadi kita ikuti situasi yang berkembang," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kebutuhan.
Dengan demikian, rencana Pemkot Jogja untuk menerapkan WFH setiap Jumat merupakan bagian dari respons terhadap kebijakan nasional yang bertujuan menghemat BBM dan meningkatkan efisiensi kerja. Skema penambahan jam kerja di hari lain diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap pelayanan publik, sambil mendukung adaptasi terhadap tantangan ekonomi global.
