Wamendagri: WFH ASN Jadi Langkah Efisiensi dan Transformasi Budaya Kerja Baru
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto secara tegas mendorong penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai strategi efisiensi energi sekaligus transformasi tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penghematan, tetapi juga membentuk budaya kerja birokrasi yang lebih efektif dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.
Efisiensi Energi dan Anggaran
Dalam kunjungannya ke Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (10/4/2026), Bima Arya mengapresiasi kesiapan sistem di pemerintah daerah tersebut, yang mencatat partisipasi WFH mencapai sekitar 40 persen dari total ASN. Ia meminta pemerintah daerah segera menghitung besaran efisiensi anggaran, terutama dari penghematan BBM, air, dan listrik.
"Prinsip efisiensi ini bukan hanya sekadar soal kita supaya tidak tergantung kepada pasokan BBM internasional, tetapi juga ada transformasi budaya kerja baru, ada kultur kerja yang baru, semuanya terbiasa dan arahnya ke sana," ujar Bima Arya. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi agar tidak membebani masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Pelayanan Publik Tetap Prioritas
Meski kebijakan WFH diterapkan, Bima Arya memastikan bahwa layanan esensial publik tetap berjalan normal. Sektor vital seperti Dinas Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air, Pemadam Kebakaran, dan Satpol PP tetap beroperasi penuh. Sementara itu, layanan di kecamatan, kelurahan, dan perizinan berjalan dengan pembatasan maksimal 50 persen pegawai bekerja dari kantor.
Untuk menjaga kedisiplinan ASN selama WFH, pemerintah menerapkan sistem pengawasan melalui pelaporan kinerja digital dan pemantauan lokasi. Sanksi akan diberikan bagi ASN maupun pejabat yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan, demi memastikan produktivitas dan akuntabilitas tetap terjaga.
Dukungan Transportasi Umum dan Listrik
Bima Arya juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Bekasi yang mendorong ASN menggunakan transportasi umum dan sepeda. Ia berharap pengembangan transportasi publik berbasis kendaraan listrik dapat diperluas untuk mendukung efisiensi energi nasional.
"Sebetulnya kalau skema kendaraan listrik ini juga fokus ke transportasi publik, akan jauh lebih signifikan dampaknya, dan itulah yang kemarin sebetulnya mulai diinisiasi oleh Presiden," pungkasnya. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengintegrasikan kebijakan WFH dengan inisiatif ramah lingkungan untuk menciptakan efisiensi yang lebih holistik.
Dengan demikian, kebijakan WFH bagi ASN tidak hanya menjadi langkah penghematan, tetapi juga bagian dari transformasi budaya kerja birokrasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
