Pemerintah Terapkan WFH 1 Hari Seminggu Usai Lebaran untuk Efisiensi Anggaran
Pemerintah Indonesia bakal menerapkan kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah strategis untuk menghemat anggaran negara. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang telah memicu kenaikan harga minyak dunia. WFH akan diberlakukan satu hari dalam lima hari kerja, dengan pelaksanaan direncanakan setelah perayaan Idul Fitri atau Lebaran mendatang.
Kajian Efisiensi Waktu Kerja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan hasil kajian mendalam. "Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja," jelas Airlangga usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (19/3/2026).
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa teknis pelaksanaan WFH masih dalam tahap persiapan. Ia berharap kebijakan ini tidak hanya diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga diikuti oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. "Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda," ujarnya.
Inspirasi dari Langkah Pakistan
Kebijakan WFH ini sebelumnya telah diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang terinspirasi dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Pakistan. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026), Prabowo menyebutkan bahwa Pakistan telah menerapkan critical measures dengan memotong hari kerja menjadi empat hari dan menerapkan WFH bagi 50 persen pekerja.
"Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari," papar Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga membahas kemungkinan pemotongan gaji bagi anggota kabinet dan parlemen, mengikuti contoh yang diterapkan di Pakistan. "Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskab ada slide untuk memberi tahu, berapa langkah. Ini ada langkah Pakistan. Ini hanya sebagai perbandingan," tambahnya.
Rencana Pelaksanaan dan Sosialisasi
Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerintah akan segera menginformasikan detail kebijakan WFH kepada publik setelah konsepnya matang. "Nah ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail," lanjutnya.
Meskipun waktu pelaksanaan pastinya belum ditetapkan, Airlangga memastikan bahwa kebijakan ini akan diberlakukan pasca Lebaran. "Pasca lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," ujarnya. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi tekanan anggaran akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah, sekaligus mendorong adaptasi pola kerja yang lebih fleksibel di era modern.
