Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Pesan ini disampaikannya secara daring saat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2027 dari Jakarta, Senin (27/4/2026). Dalam forum tersebut, Ribka menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Ia menilai Musrenbang menjadi ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan prioritas nasional.
Pentingnya Sinkronisasi Perencanaan
“Musrenbang memiliki fungsi penting dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan secara berjenjang, sehingga arah pembangunan daerah tetap konsisten dengan visi pembangunan nasional,” ujar Ribka dalam kegiatan bertajuk “Akselerasi Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar yang Inklusif untuk Penguatan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat Papua Pegunungan”. Ribka menjelaskan, tahun 2027 akan menjadi tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Karena itu, RKPD 2027 dinilai memegang posisi penting dalam menentukan capaian visi kepala daerah, sekaligus menopang target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Momentum Penentu Pembangunan
“Tahun 2027 menjadi momentum penentu. RKPD harus mampu menjadi instrumen yang memastikan ketercapaian visi daerah sekaligus mendukung prioritas nasional,” tegasnya. Ia juga mendorong pemerintah daerah di Papua Pegunungan agar mempercepat implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam dokumen perencanaan maupun program pembangunan daerah. Menurutnya, fokus itu terutama perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pelayanan dasar, dan penguatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada potensi lokal.
Implementasi Asta Cita Secara Konkret
“Implementasi Asta Cita harus diterjemahkan secara konkret dalam program daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata dan merata,” tambahnya. Di sisi lain, Ribka mengapresiasi perkembangan pembangunan Papua Pegunungan dalam lima tahun terakhir yang dinilai menunjukkan tren positif. Meski begitu, ia mengingatkan masih ada sejumlah indikator yang tertinggal dibandingkan rata-rata nasional.
Indikator Pembangunan yang Masih Tertinggal
“IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Papua Pegunungan terus meningkat menjadi 54,91 pada 2025, namun masih menjadi yang terendah secara nasional. Pertumbuhan ekonomi juga masih di bawah rata-rata nasional, dan angka kemiskinan masih cukup tinggi meskipun terus menurun,” jelasnya. Menurut Ribka, stabilitas keamanan menjadi salah satu syarat penting agar pembangunan di Papua Pegunungan dapat berjalan optimal. Karena itu, ia menilai koordinasi yang kuat antarelemen Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi faktor yang sangat menentukan.
Pentingnya Stabilitas Keamanan
“Koordinasi yang kuat antar-Forkopimda menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan. Tanpa kondisi yang kondusif, pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan optimal,” ungkapnya. Musrenbang tersebut dihadiri Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Gubernur Papua Pegunungan beserta jajaran, DPR Papua Pegunungan, MRP, BP3OKP, serta para bupati dan wakil bupati se-Provinsi Papua Pegunungan.
Penyerahan Sarana dan Prasarana
Dalam rangkaian acara itu, juga dilakukan penyerahan sarana dan prasarana layanan kependudukan dan pencatatan sipil oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kepada delapan kabupaten. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut. Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyempurnaan rancangan akhir RKPD 2027 Provinsi Papua Pegunungan, sekaligus memperkuat perencanaan pembangunan yang berbasis data dan tata kelola pemerintahan daerah.
