Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan proses verifikasi dan konsolidasi data penerima bantuan sosial (bansos) terus berjalan setelah arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7), Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki salah satu sistem perlindungan sosial (welfare state) terkuat di dunia. Menurutnya, berbagai program bantuan yang dijalankan pemerintah menjadi fondasi penting dalam menekan angka kemiskinan hingga mencapai target nol persen.
Presiden Pamerkan Program Perlindungan Sosial
Dalam paparannya mengenai Dukungan Kesejahteraan 2026, Presiden membeberkan sejumlah program di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 4 dengan nilai bantuan Rp75 ribu hingga Rp250 ribu per bulan. Program Sekolah Rakyat memberikan layanan pendidikan berasrama kepada 44.635 siswa dari keluarga desil 1 dan 2 dengan nilai manfaat sekitar Rp4 juta per siswa per bulan.
Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada 83.357 penerima dengan nilai bantuan hingga Rp2,4 juta per tahun. Program Pemberdayaan Sosial menjangkau 15 ribu penerima manfaat, dan Program Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) menyasar 2.810 penerima dengan bantuan Rp10 juta per penerima.
Integrasi Data dan Digitalisasi Bansos
Presiden meminta jajarannya terus memperkuat tata kelola perlindungan sosial melalui integrasi data lintas sektor. "Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin," tegas Presiden. Digitalisasi program bansos saat ini telah berjalan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi dengan sekitar 1 juta keluarga terdaftar dari target 12,5 juta keluarga. Sebelumnya, masyarakat mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk mengurus dokumen, kini gratis.
Presiden menekankan pentingnya integrasi data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan agar tidak terjadi kesalahan sasaran. "Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai," ujar Presiden.
Mensos: Verifikasi Data dan Simulasi Penyaluran Baru
Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan Kementerian Sosial tengah menyelesaikan verifikasi dan konsolidasi data penerima bansos bersama pemerintah daerah. "Hari ini proses verifikasi data terus berjalan. Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan seluruh proses penyambungan data dapat diselesaikan. Ada penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, ada juga penerima baru yang masuk. Semua sedang kami konsolidasikan bersama pemerintah daerah agar datanya semakin stabil," ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan, Kemensos juga melakukan simulasi penyaluran bansos melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai alternatif kanal distribusi. Selama ini penyaluran bansos dilakukan melalui Himbara dan PT Pos Indonesia. "Kami sedang melakukan simulasi. Ke depan dimungkinkan penyalur membuka layanan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mengambil bantuan di sana," katanya. "Bahkan sedang kami kaji kemungkinan bansos dapat dibelanjakan langsung di koperasi tersebut sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat dan sekaligus menggerakkan perekonomian desa," imbuh Gus Ipul. Ia menambahkan, pemutakhiran data akan dilakukan secara berkala agar bansos semakin tepat sasaran.
