Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan dukungan penuh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap pembentukan sistem Satu Data Indonesia yang tengah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Ia menyatakan kesiapan Kemendagri untuk mengintegrasikan seluruh sistem yang dimilikinya ke dalam platform tersebut.
Latar Belakang dan Sistem yang Dimiliki Kemendagri
Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri telah mengembangkan berbagai sistem informasi digital untuk mendukung pengelolaan data pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu yang utama adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Tito memastikan data kependudukan dalam SIAK terus diperbarui secara dinamis seiring berbagai peristiwa kependudukan yang terjadi setiap hari.
"Data yang bergerak dinamis setiap hari, ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang pindah, ada yang berganti pekerjaan, kemudian juga ada yang menikah, ada yang cerai dan lain-lain itu otomatis di-input tiap hari," ujar Tito dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7), dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri.
Sistem Lain yang Siap Diintegrasikan
Selain SIAK, Tito menyebutkan bahwa Kemendagri juga mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta sistem Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel). Berbagai sistem tersebut dinilai penting untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis data hingga tingkat desa. Integrasi ini diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih data dan menciptakan keselarasan informasi antarinstansi.
"Prinsip posisi dari Kementerian Dalam Negeri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi," tegas Tito.
Pentingnya Infrastruktur dan Keamanan Data
Mendagri juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur teknologi informasi dalam implementasi Satu Data Indonesia. Menurutnya, kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan keamanan siber harus diperkuat agar sistem dapat berjalan optimal sekaligus melindungi data pribadi masyarakat. Ia memperingatkan risiko hukum jika data tidak dikelola dengan baik.
"Kalau pengelolaan data tidak mampu untuk dijaga dan kemudian itu jatuh ke tangan publik atau yang data yang bersifat tidak bisa di-share tapi kemudian bisa dijebol, [maka] itu mengandung risiko hukum," jelas pria yang pernah menjadi Kapolri tersebut.
Dengan langkah ini, Kemendagri berharap dapat mendukung terwujudnya satu data Indonesia yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
