Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Sumut Bantu Aceh dengan Dana Hibah Antar Daerah
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Utara yang minim terdampak bencana untuk menyalurkan sebagian dana mereka ke wilayah di Aceh yang mengalami kerusakan lebih parah. Dalam rapat kerja Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/4/2026), Tito menyampaikan bahwa banyak daerah di Sumut yang tidak terdampak bencana tetap menerima dana transfer ke daerah, sehingga perlu berbagi dengan Aceh yang membutuhkan.
Koordinasi dengan Delapan Pemda Sumut
Tito mengaku telah melakukan rapat koordinasi secara daring dengan delapan pemerintah daerah di Sumatera Utara. "Saya kemudian Zoom meeting, mengimbau kepada delapan daerah yang ada di Sumatera Utara yang terdampak sedikit dan ada yang tidak terdampak, hanya dua, yang lainnya nggak terdampak sama sekali tapi dapat uang tambahan. Nah, ini yang saya dorong, tolonglah kemanusiaan," kata Tito. Ia menekankan bahwa daerah-daerah di Aceh yang mengalami kerusakan berat perlu dibantu oleh Sumut yang menerima alokasi besar namun minim dampak bencana.
Contoh Alokasi Dana dan Mekanisme Hibah
Mendagri memberikan contoh konkret mengenai alokasi anggaran di beberapa daerah Sumut. Kota Medan menerima sekitar Rp565 miliar, Deli Serdang sekitar Rp493 miliar, Simalungun Rp412 miliar, dan Asahan Rp261 miliar. Menurutnya, sebagian dari dana ini dapat disalurkan melalui mekanisme hibah antar daerah. "Simalungun nggak terdampak, dapat Rp 412 (miliar), Rp 30 miliar untuk Aceh Utara yang berat, berat Aceh Utara. Asahan nggak begitu terdampak, ada dampak banjir sebentar, Rp 261 miliar, Rp 30 (miliar) (buat Aceh)," ujarnya.
Selain itu, Tito menyebut daerah lain seperti Serdang Bedagai, Labuhanbatu, dan Pematangsiantar, yang tidak terdampak signifikan, dapat berkontribusi membantu wilayah terdampak di Aceh seperti Gayo Lues dan Bener Meriah. "Bantulah Rp 25 miliar, Gayo Lues, Bener Meriah, ini. Nah, sudah kami komunikasikan. Kami komunikasikan dan mereka, mereka nggak keberatan. Sudah membuat pernyataan dan mereka akan melakukan mekanisme hibah," lanjutnya.
Tujuan Kemanusiaan dan Dukungan DPR
Tito menegaskan bahwa langkah ini semata-mata untuk mempercepat penanganan dampak bencana di Aceh. Pemerintah pusat berharap dukungan dari Komisi II DPR agar kebijakan tersebut dapat berjalan optimal. "Inilah yang kami sampaikan kepada seluruh kepala daerah yang delapan ini di Sumut, dan juga di Aceh, agar mereka melakukan mekanisme hibah ini. Nah, ini yang kami laporkan juga untuk mohon dukungan dari Komisi II, semata-mata hanya kemanusiaan aja," tuturnya.
Inisiatif ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat Aceh yang terdampak bencana, sambil memanfaatkan sumber daya daerah yang lebih beruntung di Sumatera Utara. Dengan kerja sama antar daerah, pemulihan pascabencana diharapkan berlangsung lebih cepat dan efektif.
