Pramono: Kasus Manipulasi Laporan Warga di JAKI dengan Foto AI Bukan Insiden Pertama
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa praktik manipulasi dalam tindak lanjut laporan warga melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dengan menggunakan foto hasil rekayasa artificial intelligence (AI) di wilayah Kalisari, Jakarta Timur, bukanlah kejadian yang pertama kali terjadi. Menurut Pramono, oknum yang terlibat dalam kasus ini merupakan orang yang sama, menunjukkan pola penyimpangan yang berulang.
Lemahnya Pengawasan di Tingkat Kelurahan
Dalam pernyataannya di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (9/4/2026), Pramono menilai kejadian ini mencerminkan lemahnya pengawasan di tingkat kelurahan. Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab yang seharusnya dipegang oleh lurah beserta jajarannya, justru diserahkan sepenuhnya kepada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
"Artinya kontrol yang tidak baik, baik itu apakah dari Lurah yang bertanggung jawab, Kasi Pemerintahan dan Kasi Ekonomi dan Pembangunan, menyerahkan sepenuhnya kepada PPSU," ucap Pramono. Hal ini, menurutnya, menunjukkan kegagalan dalam sistem pengelolaan laporan warga yang seharusnya transparan dan akuntabel.
Sanksi Tegas untuk Pejabat Terlibat
Atas temuan tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah mengambil langkah tegas dengan mengidentifikasi petugas PPSU yang terlibat dan memberikan sanksi kepada pejabat struktural di Kelurahan Kalisari. Lurah Kalisari, Siti Nur Hasanah, secara resmi telah dicopot dari jabatannya, sementara kepala seksi terkait juga dikenai hukuman disiplin.
"Kami sudah mengidentifikasi PPSU-nya, lurahnya juga langsung kami copot, termasuk kasi-kasinya kami memberikan hukuman yang akan dikeluarkan oleh Inspektorat karena ini adalah wajah Jakarta, ini adalah kepercayaan tentang Jakarta," papar Pramono. Tindakan ini diambil untuk menjaga integritas sistem pelaporan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Upaya Pemulihan Kepercayaan dan Pencegahan
Pramono menekankan bahwa tindakan tegas ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem pelaporan warga, khususnya melalui aplikasi JAKI yang menjadi kanal utama aduan masyarakat di DKI Jakarta. Meskipun kasus manipulasi terjadi, ia menyatakan bahwa secara umum tingkat laporan warga melalui JAKI tidak mengalami penurunan, dan pemerintah terus memantau aktivitas tersebut setiap hari.
Sebagai langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang, Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar forum besar atau town hall meeting yang melibatkan seluruh PPSU serta pihak-pihak terkait dengan pengelolaan JAKI. "Saya akan menyampaikan dan memberikan peringatan kepada siapa pun yang akan melakukan itu sekali lagi, kami tidak akan memberikan maaf. Jadi langsung kami berhentikan," tandas Pramono dengan tegas.
Investigasi Mendalam oleh Inspektorat
Sebelumnya, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan dalam penanganan pengaduan masyarakat di Kelurahan Kalisari. Selain lurah, dua pejabat kelurahan lainnya, yaitu Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, juga diduga terlibat dan direkomendasikan untuk diberikan hukuman disiplin serta pembinaan.
Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada standar audit internal pemerintah. "Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan dalam penanganan pengaduan masyarakat di Kelurahan Kalisari. Hasil pemeriksaan ini menjadi dasar untuk melakukan langkah korektif dan penguatan pengawasan," kata Dhany dalam keterangan resmi pada Rabu (8/4/2026).
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Inspektorat juga memberikan sanksi sesuai ketentuan kontrak kepada tiga orang petugas PPSU yang terbukti terlibat. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang digaungkan oleh Gubernur Pramono Anung, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan memastikan setiap aduan masyarakat ditangani dengan jujur, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
