Wakil Ketua Komisi XIII DPR Kritik KSP: Jangan Hanya Jadi Humas Presiden Prabowo
Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari pada Senin, 13 April 2026. Rapat yang digelar di ruang rapat Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta, ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi yang menyampaikan kritik tajam terhadap peran KSP dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kritik Terhadap Fungsi Komunikasi dan Substansi
Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara secara khusus menyoroti keseimbangan antara fungsi komunikasi dan substansi dalam kinerja KSP. Ia menegaskan bahwa KSP tidak boleh sekadar berperan sebagai humas presiden, melainkan harus memiliki indikator kualitas publikasi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
"Kami berharap bahwa KSP tidak sekedar menjadi humas presiden, tapi harus ada indikator kualitas publikasi tersebut terhadap pemahaman masyarakat," ucap Dewi Asmara dalam rapat tersebut. Ia menambahkan bahwa KSP perlu memperbaiki cara komunikasi agar informasi yang disampaikan lebih mudah dicerna oleh rakyat, meskipun pemberitaan yang ada selama ini sudah dinilai cukup bagus.
Peran Krusial KSP dalam Pemerintahan Prabowo
Anggota Komisi XIII Frederik Kalalembang juga memberikan pandangannya mengenai peran KSP, yang ia anggap sangat krusial dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa tugas dan tanggung jawab KSP mencakup seluruh lembaga kementerian, sehingga perlu diperkuat melalui fungsi kedeputian yang memonitor pelaksanaan program di tingkat kementerian.
"Kalau saya lihat tugas dan tanggung jawab KSP ini cukup besar karena ada di semua lembaga kementerian, sehingga harus diperkuat di sini adalah kedeputian, jadi Pak Deputi harus benar-benar memonitor gimana pelaksanaan kementerian lembaga," kata Frederik saat rapat.
Pentingnya Hubungan Emosional dan Pelaporan yang Proaktif
Frederik lebih lanjut menyoroti pentingnya hubungan emosional dan kedekatan antara KSP dengan Presiden Prabowo. Ia berpendapat bahwa KSP, sebagai mata dan telinga presiden, harus mampu menyampaikan program pemerintah seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan perumahan kepada masyarakat dengan cara yang lebih efektif dan mudah dipahami.
Ia meminta agar KSP tidak hanya diam dalam menanggapi situasi terkait program-program Prabowo, tetapi harus proaktif dalam mencari celah untuk melaporkan perkembangan kepada presiden dan menjelaskannya kepada masyarakat. "Ini yang harus betul-betul supaya tidak hanya stuck atau diam, karena kalau KSP diam ya tidak diperhatikan, tidak dianggap, tapi KSP benar-benar mencari celah dan melaporkan kepada Presiden dan kemudian laporkan kepada masyarakat seperti ini lah keadaannya," ujarnya.
Dorongan untuk Menyelesaikan Ketegangan di Pemerintahan
Selain itu, Frederik juga mendorong KSP untuk dapat menyelesaikan ketegangan yang mungkin terjadi di dalam pemerintahan. Ia menyarankan agar KSP mengembangkan strategi yang tepat untuk meredam konflik dan memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan. "Memang perlu strategi yang ditampilkan itu bukan yang tambah panjang yang apa, saya kira kalau ada ketegangan itu bisa diselesaikan," imbuhnya.
Rapat ini menegaskan bahwa Komisi XIII DPR mengawasi secara ketat peran KSP dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, dengan harapan agar lembaga ini tidak hanya fokus pada aspek komunikasi, tetapi juga pada substansi dan efektivitas dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat.
