Mendagri Tito Desak Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD untuk Stimulus Ekonomi Nasional
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, secara tegas mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dinilai penting sebagai stimulus untuk menggerakkan perekonomian nasional yang lebih dinamis dan berkelanjutan.
Belanja Pemerintah sebagai Instrumen Utama Penggerak Ekonomi
Dalam keterangannya pada Senin (9/3/2026), Tito menekankan bahwa belanja pemerintah merupakan instrumen utama dalam memutar roda ekonomi nasional. "Karena belanja pemerintah adalah belanja utama selain untuk terjadinya peredaran uang, menstimulasi swasta," jelasnya. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah di Aula Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Tito menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan tingginya pendapatan yang diiringi realisasi belanja yang juga tinggi. Kondisi ini memungkinkan uang dapat beredar lebih luas di masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Ia memberikan apresiasi khusus kepada daerah-daerah yang telah berhasil mencapai kondisi ideal tersebut.
Contoh Positif dan Kritik terhadap Daerah yang Belum Optimal
Salah satu contoh positif yang disebutkan adalah Provinsi Jawa Barat, yang mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 16 persen dan realisasi belanja sebesar 15 persen. Capaian ini menunjukkan kinerja keuangan daerah yang cukup seimbang dan efektif dalam mendukung perputaran ekonomi.
Sebaliknya, Tito menyayangkan masih adanya beberapa daerah yang berhasil mencatatkan pendapatan cukup tinggi, tetapi tidak optimal dalam merealisasikan belanjanya. "Nah, kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, ya alhamdulillah punya simpanan, tapi belanja rendah. Perputaran uangnya kurang bergerak," ujarnya. Situasi ini menyebabkan dana APBD yang semestinya dapat digunakan untuk pembangunan justru lebih banyak mengendap atau tersimpan di bank, sehingga mengurangi dampak stimulus terhadap ekonomi.
Apresiasi Kinerja Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
Khusus untuk Provinsi Kepri, Tito mengapresiasi keberhasilan Pemda setempat yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi secara year-on-year hingga 7,89 persen. Capaian ini jauh melampaui rata-rata pertumbuhan nasional yang berada pada angka 5,39 persen pada triwulan IV Tahun 2025. Tidak hanya itu, tingkat inflasi pada Februari 2026 secara year-on-year di provinsi tersebut juga terbukti sangat terkendali, yakni pada angka 3,54 persen.
"Ini cukup baik, terkendali. Dan inflasi bulan ke bulannya (Provinsi Kepri) juga cukup baik," pungkas Tito. Dengan demikian, percepatan realisasi belanja APBD tidak hanya berperan sebagai stimulus ekonomi, tetapi juga dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi di tingkat daerah.
