Satpol PP DKI Jakarta Luncurkan Program Bedah Rumah untuk Warga Kurang Mampu
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satuan Pamong Praja (Satpol PP) telah memulai program bedah rumah yang ditujukan bagi warga dengan kondisi ekonomi terbatas. Program perdana ini menyasar satu rumah di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, yang dihuni oleh tiga kepala keluarga dengan total delapan jiwa, termasuk dua penyandang disabilitas.
Wagub Rano Karno Apresiasi Inisiatif Gotong Royong
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, secara langsung meninjau pelaksanaan peletakan batu pertama program tersebut pada Rabu, 18 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Rano menyatakan kekagumannya terhadap kepedulian sosial yang ditunjukkan oleh jajaran Satpol PP.
"Saya jujur agak terharu dengan program kepedulian dari teman-teman Satpol PP ini. Semoga inisiatif seperti ini bisa diikuti oleh dinas-dinas lainnya. Ini adalah bentuk gotong royong yang tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat," ujar Rano di lokasi.
Ia menegaskan bahwa program bedah rumah mensyaratkan kepemilikan tanah yang sah oleh warga, sehingga tidak semua rumah dapat langsung direnovasi melalui skema ini. "Memang tidak mudah menemukan warga yang bersedia rumahnya dibedah. Persyaratan utamanya adalah tanah harus milik sendiri. Jika bukan, maka tidak bisa kita lakukan renovasi," jelasnya.
Renovasi Total dengan Pertimbangan Khusus untuk Disabilitas
Rumah yang dibedah tersebut memiliki lahan seluas sekitar 33 meter persegi dan kondisinya dinilai sudah tidak layak huni. Renovasi akan dilakukan secara total, mengubah bangunan menjadi dua lantai dengan desain yang ramah bagi penghuni disabilitas.
"Karena akan dibangun dua lantai, tentu ada tangga. Mengingat ada penghuni disabilitas, tangga tersebut harus dimodifikasi agar lebih landai dan aman untuk dilalui. Ini menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan," kata Rano.
Proses renovasi ditargetkan selesai dalam waktu sekitar dua bulan. Selama pengerjaan berlangsung, para penghuni akan dikontrakkan di lokasi yang tidak jauh dari rumah asal mereka untuk memastikan kenyamanan.
Pendanaan dari Iuran Anggota dan Rencana Keberlanjutan
Kasatpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengungkapkan bahwa pendanaan untuk program perdana ini berasal dari iuran internal anggota dan paguyuban Satpol PP di wilayah tersebut. Dana yang terkumpul dilaporkan mendekati Rp 70 juta.
Selain bedah rumah, Satpol PP juga aktif dalam kegiatan sosial lainnya seperti kerja bakti lingkungan dan penyediaan bantuan fasilitas ibadah. "Program bedah rumah akan kami jalankan secara bergilir setiap bulan di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Bentuk bantuannya bisa berbeda-beda, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan warga setempat," imbuh Satriadi.
Rencananya, kegiatan serupa akan dilaksanakan di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur secara bergantian. "Kami akan berkeliling setiap bulan untuk melihat mana saja masyarakat yang benar-benar membutuhkan perbaikan hunian yang tidak layak," tambahnya.
Dorongan untuk Perbaikan Kualitas Hunian di Jakarta
Rano Karno berharap gerakan sosial ini dapat diikuti oleh perangkat daerah lainnya sebagai bentuk kepedulian kepada warga berpenghasilan rendah. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas hunian di Jakarta, mengingat keterbatasan lahan dan jumlah penduduk yang besar.
"Permukiman menjadi masalah utama di Jakarta. Wilayah terbatas, sementara penduduknya banyak. Karena itu, kami mendorong pengembangan hunian vertikal seperti rumah susun untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tutur Rano.
Program bedah rumah oleh Satpol PP DKI Jakarta ini tidak hanya sekadar renovasi fisik, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam upaya menciptakan lingkungan hunian yang lebih layak bagi seluruh warga.
