Indonesia dan Kamboja membuka peluang kerja sama di bidang pendayagunaan aparatur negara sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin sekitar 67 tahun. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral yang digelar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Selasa, 28 Juli 2026.
Pertemuan Bilateral Indonesia-Kamboja
Pertemuan dipimpin oleh Menteri PANRB Rini Widyantini mewakili Pemerintah Indonesia dan Deputy Prime Minister sekaligus Minister of Civil Service Kerajaan Kamboja, HE Hun Many. Kedua pihak sepakat menjajaki berbagai bentuk kerja sama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di masing-masing negara.
"Pertemuan bilateral ini menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja sama yang akan memperkuat hubungan Indonesia dan Kamboja, terutama di bidang tata kelola publik, reformasi birokrasi, dan pendayagunaan aparatur negara," ungkap Menteri Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).
Delapan Strategi Prioritas Transformasi Tata Kelola
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rini memaparkan peran strategis Kementerian PANRB, termasuk berbagai upaya transformasi tata kelola publik yang mendukung agenda pembangunan nasional dan proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD. Ia memperkenalkan delapan strategi prioritas transformasi tata kelola publik yang sedang dijalankan pemerintah.
Di bidang pelayanan publik, Rini menjelaskan Indonesia telah menghadirkan 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) serta mengembangkan layanan omnikanal untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah. Angka ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata.
Peluang Kerja Sama di Berbagai Bidang
Menurut Menteri Rini, kerja sama dengan Kamboja memiliki peluang besar untuk dikembangkan, terutama pada bidang transformasi digital, pengembangan aparatur, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan antara lain melalui program pertukaran pegawai, berbagi praktik terbaik, pengembangan kapasitas bersama, hingga riset dan pelatihan.
"Kami percaya bahwa kerja sama yang akan dijalin antara Indonesia dan Kamboja akan memberikan pembelajaran bersama dan akan memberikan dampak baik jangka panjang bagi kedua negara," ungkap Menteri Rini.
Sementara itu, HE Hun Many memaparkan perkembangan reformasi tata kelola publik di Kamboja melalui Strategi Pentagon, yang berfokus pada peningkatan kinerja instansi pemerintah, standar rekrutmen aparatur, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem registrasi. Ia menilai pertemuan tersebut sebagai langkah awal yang positif untuk memperkuat kerja sama kedua negara.
Beberapa bidang yang diusulkan Kamboja meliputi pertukaran praktik terbaik dalam pelayanan publik, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan, riset administrasi publik, hingga program pembelajaran dan evaluasi bagi aparatur sipil.
Tindak Lanjut Kesepakatan
Sebagai tindak lanjut, Menteri Rini dan HE Hun Many menandatangani Joint Statement (JS) sebagai bentuk komitmen bersama untuk mengeksplorasi kerja sama yang lebih luas. Dokumen tersebut memuat kesepakatan kedua negara untuk menjajaki kolaborasi strategis di bidang reformasi birokrasi, manajemen kinerja dan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pelayanan publik, serta transformasi digital pemerintahan.
Melalui kerja sama ini, Indonesia dan Kamboja berharap dapat menciptakan kolaborasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua negara. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik, khususnya di bidang tata kelola publik dan reformasi birokrasi.
