Pemprov DKI Percepat Pembahasan Ranperda SPAM untuk Perluas Akses Air Bersih
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menggenjot pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyediaan Air Minum atau Ranperda SPAM. Tujuannya adalah untuk memperluas akses air bersih bagi seluruh warga Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa layanan air minum harus mengutamakan prinsip keadilan dan keterjangkauan bagi masyarakat.
Prinsip Keadilan dan Keterjangkauan Jadi Prioritas Utama
Dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang digelar pada Senin, 13 April 2026, Pramono menyampaikan bahwa Ranperda SPAM menjadi landasan krusial untuk menjamin pemenuhan hak dasar warga atas air minum yang layak. "Pemenuhannya harus mengutamakan prinsip keadilan, keterjangkauan, dan keberlanjutan melalui layanan publik yang diatur pemerintah daerah," tegas Pramono.
Ranperda ini menegaskan kewajiban penyelenggara untuk memenuhi prinsip kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Capaian kinerja akan dipantau dan dievaluasi secara berkala, lalu disampaikan kepada DPRD dan masyarakat dengan transparan melalui sistem informasi SPAM.
Strategi Pengendalian Non-Revenue Water dan Diversifikasi Sumber Air
Pemprov DKI juga akan fokus pada pengendalian non-revenue water atau NRW melalui pendekatan teknis dan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan. Langkah-langkah konkret yang akan ditempuh meliputi:
- Modernisasi jaringan distribusi air minum.
- Pembentukan district metered area untuk pemantauan lebih akurat.
- Penguatan sistem pemantauan dan pengawasan.
- Penertiban penggunaan air ilegal.
- Peningkatan pengawasan secara menyeluruh.
Terkait ketahanan air, Pramono menekankan pentingnya diversifikasi sumber air baku. Upaya ini mencakup pemanfaatan air permukaan, pembangunan embung dan waduk, desalinasi air laut, serta penggunaan kembali air olahan yang sesuai standar. "Selain itu, pengamanan pasokan lintas wilayah dilakukan melalui kerja sama antardaerah, perlindungan daerah tangkapan air, dan dukungan konservasi wilayah hulu," jelasnya.
Pengurangan Ketergantungan Air Tanah dan Kebijakan Tarif yang Berkeadilan
Di sisi lain, Pemprov DKI akan mengurangi ketergantungan terhadap air tanah secara bertahap melalui penerapan layanan air perpipaan. Kewajiban penggunaan air perpipaan akan diberlakukan di wilayah yang telah terjangkau layanan. "Langkah ini dilakukan untuk menekan eksploitasi air tanah, mengendalikan penurunan muka tanah, serta menjaga lingkungan," tutur Pramono.
Dalam rapat paripurna tersebut, juga dibahas kebijakan tarif air minum yang mengacu pada prinsip keterjangkauan, keadilan, kewajaran, serta perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pramono menjelaskan bahwa kebijakan tarif berpijak pada prinsip-prinsip tersebut, termasuk subsidi dan perlindungan bagi kelompok rentan.
Penguatan Sistem Informasi dan Integrasi dengan Perlindungan Lingkungan
Selain itu, dibahas pula penguatan sistem informasi SPAM untuk meningkatkan transparansi, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sistem ini akan terintegrasi dengan upaya perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya air, dan pengelolaan sanitasi yang lebih baik.
"Secara keseluruhan, ranperda ini menjadi landasan penting untuk memperkuat pelayanan dasar, memperluas cakupan layanan, meningkatkan ketahanan air, serta memastikan pengelolaan air minum yang adil, transparan, dan berkelanjutan," pungkas Pramono. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akses air bersih di Jakarta dapat lebih merata dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
