Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk bekerja dengan cepat dan tidak bersikap terlalu santai. Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026), ia menekankan bahwa para menteri tidak boleh bekerja dengan mentalitas "kumaha engkek" atau bagaimana nanti, karena masyarakat menuntut kerja cepat dari pemerintah.
Pemerintah Harus Responsif terhadap Tuntutan Rakyat
"Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engkek wae (bagaimana nanti saja)," tegas Prabowo di hadapan para anggota dewan. Ia menambahkan, "Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engkek kumaha (nanti bagaimana), bukan kumaha-engkek." Pernyataan ini menegaskan perlunya perubahan paradigma dalam birokrasi Indonesia.
Percepatan Izin Usaha Menjadi Prioritas
Salah satu poin penting yang disoroti Prabowo adalah kemudahan izin berusaha, khususnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ia membandingkan proses di Indonesia dengan negara tetangga yang jauh lebih cepat. "Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi AMDAL dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun?" ujarnya. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap lambatnya birokrasi perizinan di tanah air.
Pejabat yang Tidak Bekerja Baik Siap Diganti
Presiden juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang kebal terhadap pergantian. "Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau tidak, suruh dia tinggal di rumah saja, biar dia malu sama istri dan anaknya," kata Prabowo dengan tegas.
Rakyat Hanya Ingin Hidup Layak, Bukan Kaya Raya
Dalam pidato yang sama, Prabowo juga menyentuh aspirasi rakyat Indonesia. Menurutnya, mayoritas rakyat tidak bermimpi menjadi kaya raya, melainkan hanya ingin hidup layak dan baik tanpa kesulitan. "Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa memberi susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bilamana anak mereka sakit atau bapak mereka sakit," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat mendambakan rumah yang layak, akses pendidikan yang merata, serta pekerjaan dengan pendapatan yang cukup. "Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup," tutur Prabowo.
Kekayaan Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
Presiden juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Setelah saya evaluasi, setelah saya melihat angka-angka, setelah saya melihat sungguh betapa besarnya kekayaan kita, saya semakin yakin bahwa menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 ini haruslah menjadi tanggung jawab kita semua," ujarnya.
Prabowo mengajak seluruh pemimpin pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk bekerja sama melakukan pembenahan. "Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya," ajaknya. Ia optimistis bahwa dengan pengelolaan kekayaan alam yang tepat, Indonesia dapat menjadi negara yang hebat dan mencapai cita-cita para pendiri bangsa.
