Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Presiden Prabowo Fokus pada Pemulihan Hunian Korban Bencana
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah memimpin mobilisasi nasional secara menyeluruh. Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk memastikan proses renovasi serta pembangunan kembali rumah-rumah warga yang terdampak bencana menjadi prioritas utama dalam tahap pemulihan, khususnya di wilayah Sumatera.
Mobilisasi Nasional untuk Penanganan Bencana yang Komprehensif
"Dalam menghadapi situasi darurat ini, Bapak Presiden telah melakukan mobilisasi nasional. Seluruh kekuatan negara, termasuk TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR, dan semua kementerian terkait, telah diperintahkan untuk bergerak cepat menuju daerah-daerah yang terdampak bencana," jelas Tito Karnavian, seperti dilansir dari Antara pada Jumat, 6 Februari 2026.
Menurut penjelasan Mendagri, perhatian Presiden Prabowo tidak hanya tertuju pada penanganan darurat semata, tetapi juga menjangkau aspek pemulihan kehidupan masyarakat, dengan fokus khusus pada perbaikan hunian. Kehadiran pemerintah pusat di lokasi bencana dimaksudkan untuk memastikan bahwa negara benar-benar hadir dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para korban.
Skema Bantuan Renovasi dan Hunian yang Disediakan Pemerintah
Dalam rangka mendukung proses pemulihan, pemerintah telah menyiapkan berbagai bentuk dukungan finansial untuk renovasi rumah warga, yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang dialami. Bantuan tersebut mencakup kategori rumah rusak ringan, sedang, hingga berat atau bahkan hilang sama sekali.
- Bantuan sebesar Rp 15 juta dialokasikan untuk rumah dengan kategori kerusakan ringan.
- Bantuan sebesar Rp 30 juta disediakan untuk rumah dengan kategori kerusakan sedang.
- Bantuan sebesar Rp 60 juta diperuntukkan bagi rumah dengan kategori rusak berat atau hilang.
Bagi rumah yang mengalami kerusakan parah dan tidak layak huni lagi, pemerintah juga telah menyiapkan solusi jangka panjang berupa hunian tetap. Selain itu, tersedia pula opsi hunian sementara serta Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang masih menunggu pembangunan rumah tetap atau memilih untuk tinggal sementara di rumah keluarga maupun kontrakan.
"Pemerintah menyiapkan dua opsi utama. Opsi pertama adalah pembangunan hunian sementara. Untuk itu, mereka diberikan anggaran berupa Dana Tunggu Hunian sebesar Rp 600 ribu per bulan, yang diberikan sekaligus untuk tiga bulan, total Rp 1,8 juta," papar Tito Karnavian lebih lanjut.
Validasi Data dan Transparansi dalam Penyaluran Bantuan
Mendagri Tito menjelaskan bahwa anggaran untuk renovasi dan bantuan perumahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dan siap untuk disalurkan melalui BNPB. "Intinya, anggaran ini sudah masuk ke BNPB pada minggu ini, dan saya telah meminta kepada Kepala BNPB agar dana tersebut segera dieksekusi pada minggu depan," tegasnya.
Untuk memastikan akurasi dan tepat sasaran, setiap proses validasi data melibatkan peran aktif dari Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan data sekaligus menjamin bahwa bantuan negara benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Tito menekankan pentingnya data yang akurat dari pemerintah daerah agar penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
"Ini adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan dengan transparan dan akuntabel," jelas Tito Karnavian. Arahan Presiden Prabowo sangat jelas: negara harus hadir, bergerak dengan cepat, dan memastikan bahwa korban pascabencana dapat kembali memiliki rumah yang layak dan aman untuk ditinggali.
