Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara resmi menutup periode pengusulan Zona Integritas (ZI) tahun 2026 pada 30 Juni 2026. Penutupan ini menandai dimulainya evaluasi untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan bahwa pembangunan ZI harus berfokus pada dampak nyata pelayanan publik, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif.
ZI sebagai Langkah Awal Reformasi Birokrasi
Pembangunan ZI menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan pada rel yang benar. Keberhasilan membangun ZI tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, tetapi oleh konsistensi dalam mengelola perubahan secara menyeluruh. "Integritas harus menjadi budaya, memberikan dampak langsung bagi masyarakat," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2026).
Tiga Fokus Utama Pembangunan ZI
Menteri Rini menjelaskan, dalam pelaksanaannya, terdapat tiga fokus utama yang menjadi fondasi pembangunan Zona Integritas. Pertama, penguatan integritas melalui upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penguatan pengendalian internal. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan memenuhi harapan masyarakat. Ketiga, penguatan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja sehingga setiap unit kerja mampu mengelola kinerja secara efektif, terukur, dan berorientasi hasil.
Keseimbangan Integritas dan Kinerja
"Ketiga aspek tersebut harus berjalan secara seimbang karena integritas tanpa kinerja yang baik tidak akan memberikan manfaat yang optimal, sementara kinerja yang tinggi tanpa integritas juga tidak akan menghasilkan kepercayaan publik yang berkelanjutan," terangnya. Menteri Rini menambahkan, pembangunan Zona Integritas sejalan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk membangun birokrasi yang bersih, efektif, dan dapat dipercaya, terlebih di era digital saat ini yang menuntut kecepatan dan akuntabilitas tinggi.
Predikat WBK/WBBM sebagai Bukti Komitmen
Predikat WBK/WBBM diberikan kepada unit kerja yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk melakukan perubahan nyata, sistematis, dan berkelanjutan. "Semakin banyak unit kerja berpredikat WBK/WBBM, semakin kuat budaya birokrasi yang bersih dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Komitmen ini harus menjadi semangat bersama, dari pimpinan hingga seluruh jajaran," ujarnya.
Data Capaian ZI 2026
Untuk diketahui, lebih dari 16.734 unit kerja dari berbagai instansi pemerintah pusat hingga daerah tercatat telah mengusulkan predikat ZI. Sebanyak 2.983 unit kerja berhasil meraih predikat WBK dan 430 unit kerja sukses mencapai predikat tertinggi WBBM. Komitmen dan kesungguhan instansi pemerintah dalam pencapaian pembangunan ZI merupakan bukti nyata bahwa ZI bukan hanya soal predikat, namun suatu proses perjalanan panjang untuk melakukan perubahan akar budaya kerja. Integritas bukan hanya dibuktikan oleh bukti administratif, namun dibuktikan dengan kinerja nyata yang akan menjadi sebuah investasi masa depan dalam mewujudkan birokrasi yang mumpuni.
