Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan adanya kesenjangan atau gap penghasilan yang sangat besar di kalangan dokter di Indonesia. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026), Budi menyatakan bahwa ada dokter yang memperoleh pendapatan hingga miliaran rupiah per bulan, sementara yang lain hanya mendapatkan ratusan ribu rupiah, setara dengan penghasilan tukang parkir.
Variasi Penghasilan Dokter yang Jauh Berbeda
“Memang teman-teman variasi besaran penghasilan yang jauh berbeda, jauh sekali. Saya nggak enak menyampaikan di Jakarta sendiri pasti Bapak Ibu tahulah. Ada yang dapatnya, ordernya sebulan miliaran, ada yang dapatnya sebulan ya kita sering dengar itu seperti tukang parkir yang ratusan ribu,” kata Budi. Ia menambahkan bahwa gap pendapatan ini mungkin bisa mencapai ribuan kali lipat antara yang paling atas dan paling bawah.
Ketimpangan Tunjangan Dokter Spesialis Antar Daerah
Budi memberikan contoh konkret ketimpangan tunjangan untuk dokter spesialis di berbagai daerah. Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tunjangan dokter spesialis hanya Rp 3 juta per bulan, sementara di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, mencapai Rp 80 juta. “Ini saya kasih contoh saja ya. Ini adalah tunjangan untuk dokter spesialis. Di Kabupaten Bone Rp 3 juta, di Mahakam Ulu Rp 80 juta,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung dokter gigi di Indragiri, Riau, yang menerima tunjangan Rp 1 juta, sedangkan di Cianjur, Jawa Barat, tunjangannya mencapai Rp 30 juta. Menurut Budi, gap tersebut sangat timpang dan perlu segera ditata. “Saya menyadari, ya pasti biar gimana pun teman-teman dokter spesialis yang sama, lulusannya sama, dapat gap gini kan pasti akan sedih kan? Kok teman saya di sana bisa dapat Rp 80 juta, saya Rp 3 juta. Ada dokter gigi di Indragiri Riau, Rp 1 juta, di Cianjur, Jawa Barat, Rp 30 juta tunjangannya,” katanya.
Distribusi Dokter Tidak Merata
Budi juga menyoroti distribusi dokter yang belum merata. Masih ada dokter yang memiliki tiga Surat Izin Praktik (SIP), sementara dokter muda kesulitan memperoleh tempat praktik. “Padahal dokter-dokter yang lama itu mungkin kerjanya nggak penuh di rumah sakit dan itu mendapatkan hasil penghasilannya mungkin 3.000 kali lipat dibandingkan dokter baru yang mau masuk,” ujarnya.
Pemerintah, menurut Budi, akan menata persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapatan tidak boleh terlalu besar. “Nah, ketimpangan-ketimpangan ini juga kita amati, dan itu yang pelan-pelan harus kita tata. Memang unfortunately tidak semuanya wewenangnya ada di Kementerian Kesehatan. Tapi kita sudah mulai melihat ini, oh ini gap antara pendapatan misalnya ketua DPR dengan anggota fraksi 3.000 kali, itu kan aneh. Harusnya kan nggak mungkin lah bedanya sebesar itu,” ujarnya.
Kekurangan Dokter di Berbagai Daerah
Budi mengungkapkan bahwa Indonesia masih kekurangan dokter. Banyak puskesmas yang tidak memiliki dokter. “Banyak sekali puskesmas yang tidak ada dokternya,” kata Budi. Ia mencontohkan di Mamberamo Raya, Papua, tidak ada satu pun dokter spesialis, dan dari 17 puskesmas, 12 di antaranya tidak memiliki dokter gigi.
Kekurangan dokter ini berdampak pada beban kerja dokter yang semakin tinggi. Bahkan, ada dokter yang bekerja dengan jam kerja super panjang. “Jadi kita sering sekali denger, internship itu dipekerjakan pengganti dokter yang ada BPJS, RSUD, sampai pagi-pagi subuh-subuh. Beban dari dokter-dokter kerjanya sampai malama-malam. Corenya, masalah itu adalah masalah yang dihadapi di lapangan,” ujarnya.
Budi telah berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri untuk mencari solusi, karena tidak semua kewenangan berada di Kementerian Kesehatan.
