Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto memberikan klarifikasi terkait polemik rencana pemerintah menutup program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan. Ia menegaskan bahwa langkah yang akan diambil pemerintah justru mengembangkan prodi tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dan relevansi terkini, bukan menutupnya.
Pengembangan Prodi Berdasarkan Kebutuhan Industri
Brian mencontohkan bidang teknik elektro yang kini memerlukan integrasi teknologi berbasis internet atau Internet of Things (IoT). Menurutnya, alih-alih menutup prodi, pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk memperbarui relevansi antara materi ajar dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala.
“Dulu belum ada IoT, sekarang ada IoT. Jadi alih-alih menutup prodi, yang kita dorong adalah bersama-sama dengan perguruan tinggi itu membuat supaya prodi ini meng-update secara berkala relevansi antara apa yang diajarkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Pembaruan Ilmu di Negara Maju
Brian menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan industri-industri baru yang harus menjadi perhatian perguruan tinggi. Industri baru seperti kecerdasan buatan (AI) harus menjadi referensi agar program studi semakin relevan. Ia menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) pada setiap prodi.
“Sehingga, (perkembangan) industri maupun perkembangan teknologi itu kemudian menjadi referensi bagi setiap program studi yang ada di Indonesia, untuk melakukan terus-menerus perbaikan. Ini yang disebut sebagai continuous improvement,” kata Mendiktisaintek.
Ia mengungkapkan bahwa di negara maju, pembaruan ilmu menjadi hal lumrah yang dilakukan setiap empat tahun, bahkan dua tahun sekali. “Misalnya ada AI, bagaimana nih AI ini? Ada IoT kemudian ke depan ada kuantum komputasi. Kita harus ubah dong supaya nanti lulusannya ketika lulus, dia bekerja, sesuai dengan perkembangan teknologi yang empat tahun lagi dipakai. Alih-alih kita menutup, kita justru mengembangkan,” tuturnya.
Polemik Penutupan Prodi
Sebelumnya, wacana penutupan massal prodi yang tidak relevan dengan industri memicu perdebatan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai bahwa transformasi program studi lebih tepat dibanding penutupan massal. Komisi X DPR juga mengingatkan agar evaluasi prodi tidak sekadar merespons tren jangka pendek. Pemerintah menegaskan bahwa ilmu sosial, humaniora, dan pendidikan tetap penting dan tidak akan dihapus.
