Mendagri Tito Karnavian Soroti Pentingnya Tata Kelola Kota Hadapi Urbanisasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan urgensi pengelolaan perkotaan yang terencana dan berkelanjutan di tengah laju urbanisasi yang terus meningkat. Hal ini disampaikan saat ia menjadi pembicara utama dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh, Aceh, pada Senin, 20 April 2026.
Kota sebagai Pusat Ekonomi dan Titik Rentan
Mendagri menjelaskan bahwa kota saat ini berperan sebagai pusat ekonomi nasional, namun sekaligus menjadi titik paling rentan terhadap berbagai persoalan sosial. "Kalau tidak dikelola dengan baik, mereka akan menjadi korban. Pendidikan tidak cukup, tidak mampu bersaing, akhirnya bisa masuk ke kejahatan," tegasnya. Ia memperingatkan bahwa urbanisasi yang tidak terkendali dapat memicu masalah serius seperti kawasan kumuh, peningkatan kriminalitas, dan tekanan biaya hidup yang tinggi.
Dampak Urbanisasi Ekstrem dan Pentingnya Perencanaan
Secara tidak langsung, Mendagri menggambarkan peran strategis kota di Indonesia sebagai pusat aktivitas ekonomi dan tempat tinggal mayoritas penduduk. Ia menyinggung pengalaman negara maju seperti Jepang yang mengalami dampak serius akibat urbanisasi ekstrem. Menurutnya, jika pembangunan kota tidak dirancang dengan baik, efek jangka panjangnya bisa sangat berat, mulai dari mahalnya biaya hidup hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya tata ruang kota yang disiplin. "Kota yang bagus adalah kota yang memiliki desain. Bukan kota yang tumbuh semaunya," ujarnya. Mendagri mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak konsisten, seperti perubahan ruang hijau menjadi kawasan komersial, dapat berdampak langsung pada bencana seperti banjir.
Kritik terhadap Kondisi Kota di Indonesia
Selain itu, Mendagri menilai bahwa kota di Indonesia masih belum ramah terhadap pejalan kaki dan minim ruang terbuka hijau. Padahal, hal tersebut terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, ia mencontohkan praktik di negara lain seperti Singapura yang berhasil menekan biaya kesehatan melalui pembangunan ruang hijau dan fasilitas publik yang baik.
Pesan untuk Pemerintah Daerah
Menutup pesannya, Mendagri kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengendalikan pertumbuhan kota agar tidak menjadi sumber masalah baru. Secara tidak langsung, ia mengingatkan bahwa tanpa perencanaan yang matang, kota bisa berubah dari pusat pertumbuhan menjadi pusat krisis.
Sebagai informasi, APEKSI merupakan wadah 98 pemerintah kota di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan perkotaan. Kegiatan Raker Komwil I ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Rapat Kerja Nasional APEKSI yang direncanakan digelar di Medan pada pertengahan 2026. Pemilihan Kota Banda Aceh sebagai tuan rumah menjadi titik penting konsolidasi kebijakan perkotaan, terutama dalam menghadapi tantangan global dan domestik.
