Mendagri Tito Karnavian Dorong Dukungan Penuh untuk Transformasi Kebijakan Presiden
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara tegas meminta seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan dukungan penuh terhadap transformasi serta arah kebijakan yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan dalam acara pelantikan pejabat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Kamis (12/2/2026).
Transformasi Revolusioner dalam Berpikir dan Bekerja
Mendagri menekankan bahwa kata kunci yang harus dicatat oleh seluruh aparatur Kemendagri adalah transformasi, bahkan revolusi dalam cara berpikir dan bekerja. "Artinya perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif," ujar Tito Karnavian. Ia menjelaskan bahwa perubahan ini diperlukan untuk menghadapi dinamika geopolitik global dan perubahan paradigma pembangunan yang semakin kompetitif.
Dalam konteks tersebut, Tito Karnavian juga memastikan bahwa setiap program pemerintah daerah (Pemda) harus selaras dengan arah kebijakan Presiden. Pemahaman terhadap pemikiran strategis Presiden dinilai sangat penting, khususnya dalam memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor.
Fokus pada Ekonomi Sosial Kerakyatan dan Intervensi Pemerintah
Mendagri menjelaskan bahwa arah kebijakan baru menuju ekonomi sosial kerakyatan menuntut peran aktif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. "Semua kebijakan beliau (Presiden) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan adalah adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dalam pasar," jelasnya.
Intervensi negara ini dinilai penting untuk memperkuat kelompok masyarakat dengan daya beli rendah. Oleh karena itu, Kemendagri memiliki peran strategis dalam mengawal daerah agar sejalan dengan program-program pro rakyat yang dicanangkan Presiden.
Peran Strategis Kemendagri dalam Mengawal Daerah
Tito Karnavian menegaskan bahwa Kemendagri harus memastikan kebijakan di daerah selaras dengan transformasi yang digulirkan. "Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral," tegasnya. Ia juga menyoroti pentingnya aparatur sipil negara (ASN) yang unggul dalam mengelola administrasi pemerintahan sebagai syarat tata kelola negara yang baik.
Seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga DPRD perlu memahami arah perubahan ini agar program pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat. "Semuanya harus mengarah kepada satu titik itu, itu ekonomi sosial kerakyatan dan tadi dalam konteks internasional kita harus mengedepankan konsep self-reliance mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri," tandas Mendagri.
Pelantikan Pejabat sebagai Bagian dari Transformasi
Dalam acara tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga melantik 15 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 34 pejabat administrator di lingkungan Kemendagri. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan dan mendukung transformasi kebijakan yang sedang berjalan.
Dengan dukungan penuh dari jajaran Kemendagri, diharapkan transformasi dan kebijakan Presiden Prabowo dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh daerah, memperkuat ketahanan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi sosial kerakyatan.
