Mendagri Tito Karnavian Paparkan Perkembangan Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, telah menyampaikan perkembangan terkini mengenai penanganan pascabencana hidrometeorologi di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Dalam keterangannya pada Senin (6/4/2026), Tito menegaskan bahwa pemulihan daerah terdampak diukur melalui sejumlah indikator kunci, yang mencakup fungsi pemerintahan, infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan dan pendidikan, aktivitas ekonomi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi.
Kemajuan Pemulihan di Tiga Provinsi
Tito Karnavian mengungkapkan bahwa di Sumatera Barat, proses pemulihan relatif paling cepat dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, sebanyak 16 terdampak bencana, dan 13 di antaranya telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan pemerintahan dan masyarakat berjalan relatif lancar. "Kami melihat bahwa untuk di Sumatera Barat relatif paling cepat ya, karena dari 19 kabupaten/kota, 16 terdampak itu, 13 kabupaten/kota itu pemerintah dan pemerintahan maupun masyarakatnya berjalan relatif lancar," ujar Tito dalam keterangannya.
Penjelasan tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar. Rapat berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta pada hari yang sama.
Di Sumatera Utara, sebagian besar daerah juga menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih terdapat beberapa wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Sementara itu, di Aceh, sejumlah daerah telah mendekati kondisi normal, tetapi beberapa lainnya masih memerlukan penanganan intensif, seperti di Aceh Tamiang.
Penanganan Pengungsi dan Infrastruktur
Dalam aspek penanganan pengungsi, Tito memastikan bahwa telah terjadi progres positif, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan rencana pembangunan hunian tetap (huntap). Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan huntap agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di huntara. "Huntap adalah menjadi prioritas yang paling penting, kemudian juga nanti hal-hal yang sangat urgen, seperti jembatan, jalan, yang itu memang menjadi jalan utama," tegasnya.
Lebih lanjut, Tito mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang terus bekerja tanpa henti di lapangan. Ia mencontohkan respons cepat penanganan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang langsung turun tangan saat terjadi gangguan akses jalan. Namun, ia mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti normalisasi sungai, perbaikan lahan pertanian dan tambak, serta pembangunan infrastruktur permanen.
Proyeksi Pemulihan Jangka Panjang
Pemerintah memperkirakan bahwa proses pemulihan secara menyeluruh akan berlangsung hingga tiga tahun ke depan. "Ini luas sekali dan kompleks masalahnya ... sehingga dibuatkan renduk, rencana induk oleh Bappenas untuk 3 tahun," jelas Tito. Rencana induk ini dirancang untuk mengatasi kompleksitas masalah pascabencana dan memastikan pemulihan yang berkelanjutan.
Hadir dalam forum tersebut Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.
