Mendagri Tito Karnavian Serukan Kepala Daerah Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Inflasi dan Krisis Global
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara tegas mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi inflasi serta dampak krisis global yang sedang berlangsung. Menurutnya, kedua faktor ini berpotensi besar mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap gejolak harga.
Isu Biaya Hidup Jadi Perhatian Utama Masyarakat
Tito menegaskan bahwa isu biaya hidup saat ini menjadi perhatian utama bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini diungkapkannya saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh, Aceh, pada hari ini.
"Lebih dari 60 persen masyarakat kita itu peduli pada biaya hidup, terutama makanan. Ini tidak bisa ditunda," kata Tito dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026). Dia menilai inflasi kini bukan lagi sekadar isu makroekonomi, melainkan persoalan konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Dampak Ekstrem Inflasi dan Tantangan Global
Kenaikan harga pangan, energi, dan logistik dapat dengan cepat memicu tekanan sosial yang signifikan. Tito bahkan mengingatkan potensi dampak ekstrem jika inflasi tidak dikendalikan dengan baik. "Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan, fasilitas publik rusak. Membangunnya lama, merusaknya sebentar," ungkapnya dengan nada serius.
Selain itu, Tito juga menyoroti dinamika global yang masih penuh tantangan, mulai dari konflik Rusia-Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar. Menurutnya, perkembangan geopolitik tersebut turut mempengaruhi harga energi global, yang pada gilirannya berdampak pada berbagai sektor ekonomi di dalam negeri.
Peran Aktif Pemerintah Daerah Jadi Kunci Stabilitas Harga
Dia menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dapat memicu efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi, dan harga barang secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga di tingkat lokal. "Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak," tegas Tito.
Mendagri meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk terus memperkuat kinerjanya, termasuk melalui koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memantau pergerakan harga secara real-time. Tito menekankan bahwa pengendalian inflasi dapat difokuskan pada dua aspek utama:
- Menjaga kecukupan pasokan barang kebutuhan pokok.
- Memastikan kelancaran distribusi ke seluruh wilayah.
Contoh Kasus dan Strategi Ketahanan Pangan
Sebagai contoh, Tito menyebut lonjakan harga cabai yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi, tetapi juga distribusi yang belum optimal. Lebih lanjut, dia menilai bahwa daerah yang memiliki basis produksi pangan yang kuat cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi.
Sementara itu, wilayah perkotaan yang bergantung pada pasokan dari luar perlu memperkuat strategi ketahanan pangan. Berkaca dari pengalaman pandemi COVID-19, Tito menyampaikan bahwa penguatan ketahanan pangan lokal menjadi langkah strategis yang sangat penting.
"Berbagai inisiatif seperti urban farming, hidroponik, dan pemanfaatan lahan sempit di perkotaan dinilai dapat menjadi solusi adaptif sekaligus peluang pemberdayaan masyarakat," tutup Tito, menekankan pentingnya inovasi lokal dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
