Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Dukungan Penuh untuk Transformasi Kebijakan Presiden Prabowo
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara tegas meminta seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung penuh transformasi dan arah kebijakan yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini mencakup upaya memastikan berbagai program pemerintah daerah (Pemda) selaras sepenuhnya dengan visi dan misi kepemimpinan nasional.
Pesan penting ini disampaikan Tito pada Kamis (12/2/2026), dalam acara Pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Acara ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan langkah seluruh aparatur.
Revolusi dalam Cara Berpikir dan Bekerja
Tito menekankan betapa krusialnya bagi seluruh jajaran untuk memahami pemikiran strategis Presiden, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan perubahan paradigma pembangunan yang terus bergulir. Ia menyebut bahwa salah satu kata kunci yang harus dicatat oleh setiap insan Kemendagri adalah transformasi, bahkan revolusi dalam cara berpikir dan bekerja.
"Artinya perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif," tegas Tito dalam keterangan resminya. Menurutnya, dalam konteks global yang semakin kompetitif dan penuh ketidakpastian, Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor penting. Konsep ini tidak hanya terbatas pada pertahanan, tetapi juga meliputi pangan, energi, dan ekonomi secara menyeluruh.
Peran Strategis Kemendagri dalam Mengawal Daerah
Mendagri menjelaskan bahwa Kemendagri memegang peran strategis dalam mengawal daerah agar sejalan dengan arah kebijakan tersebut. Seluruh jajaran diminta untuk memahami paradigma besar yang sedang dibangun pemerintah, termasuk penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang berpihak kepada masyarakat luas. "Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral," tegasnya lagi.
Perubahan arah kebijakan menuju ekonomi sosial kerakyatan ini menuntut peran aktif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Intervensi negara dinilai sangat penting untuk memperkuat kelompok masyarakat dengan daya beli rendah. "Semua kebijakan beliau (Presiden) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan adalah adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dalam pasar," jelas Tito dengan rinci.
Mengarah pada Kemandirian Nasional
Dalam konteks tersebut, Kemendagri harus memastikan bahwa kebijakan di daerah benar-benar selaras dengan program-program prorakyat yang dicanangkan Presiden. Ia menegaskan bahwa seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga anggota DPRD perlu memahami arah perubahan ini agar program pembangunan dapat benar-benar berpihak kepada rakyat.
"Semuanya harus mengarah kepada satu titik itu, itu ekonomi sosial kerakyatan dan tadi dalam konteks internasional kita harus mengedepankan konsep self-reliance mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri," tandas Tito. Dengan demikian, dukungan penuh dari jajaran Kemendagri diharapkan dapat mempercepat realisasi transformasi nasional yang diinginkan oleh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
