Mendagri Tito Karnavian Ungkap Kesepakatan WFH Satu Hari per Pekan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis telah menyepakati penerapan satu hari Work From Home setiap pekan. Kebijakan ini dirancang sebagai upaya strategis pemerintah dalam menghemat bahan bakar minyak di tengah potensi krisis global.
Rapat Intensif di Istana Kepresidenan
Tito menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut diambil dalam rapat yang berlangsung hampir 3 hingga 4 jam di Istana Kepresidenan. Rapat tersebut melibatkan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.
"Kita sepakat untuk satu suara, tetapi saya tidak tahu siapa yang akan menyampaikan pengumuman resmi ke publik," kata Tito usai konferensi pers update PHTC di Jakarta, Rabu (25/3/2026). Dia menegaskan bahwa hasil rapat masih harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara luas.
Hari WFH Masih Dirahasiakan
Mendagri enggan membocorkan hari spesifik yang telah disepakati untuk penerapan WFH. "Saya tidak mau menyebutkan, karena itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden," ujarnya. Namun, dia mengindikasikan bahwa mayoritas peserta rapat telah setuju pada satu hari yang sama.
Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah
Tito menegaskan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak memiliki masalah dengan wacana pemberlakuan WFH satu hari per pekan ini. Dia mengingatkan bahwa skema serupa pernah berhasil diterapkan selama pandemi COVID-19.
"Ini bukan pengalaman pertama. Pada masa COVID, WFH bahkan sempat hanya menerapkan WFO 25%, dan Kemendagri tetap berjalan dengan baik," jelasnya. Pengalaman tersebut diharapkan dapat mempermudah implementasi kebijakan baru ini.
Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan
Rapat tersebut membahas kajian langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi potensi krisis yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Kebijakan WFH ini bertujuan untuk:
- Mengurangi konsumsi BBM secara signifikan.
- Mendorong efisiensi operasional di sektor publik.
- Mengantisipasi dampak ekonomi dari ketidakstabilan global.
Dengan menunggu laporan ke Presiden Prabowo, kebijakan ini diharapkan segera diumumkan secara resmi untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan aparatur sipil negara.
