Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 tidak menghambat kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini tercermin dari realisasi anggaran Kemendagri yang mencapai Rp 3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif sebesar Rp 3,79 triliun.
Realisasi Anggaran Tertinggi di Antara Kementerian/Lembaga
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR RI tentang Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). "Dan ini, (capaian) 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga," ujar Tito dalam keterangan tertulis.
Tito menjelaskan, pagu awal anggaran Kemendagri tahun 2025 sebesar Rp 4,79 triliun. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah, pagu tersebut menjadi Rp 2,61 triliun. Kemudian, melalui relaksasi anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pagu efektif Kemendagri meningkat menjadi Rp 3,79 triliun untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis.
Tambahan Anggaran untuk Program Prioritas
Secara rinci, tambahan anggaran dimanfaatkan untuk mendukung program Kemendagri, antara lain penguatan infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), mendukung belanja wajib dan kegiatan prioritas, serta penguatan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Anggaran juga digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan pelaksanaan prioritas pemerintah di daerah.
Di sisi penerimaan negara, Kemendagri mencatatkan kinerja positif. Hingga akhir 2025, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 1,22 triliun atau 225,30 persen dari target sebesar Rp 545,62 miliar. Capaian ini terutama ditopang oleh layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil.
Opini WTP ke-12 Berturut-turut
"Kemudian kami sampaikan mengenai prestasi atas realisasi program anggaran Kemendagri tahun 2025. Capaian opini BPK atas penyajian laporan keuangan Kemendagri, opini adalah wajar tanpa pengecualian, dan opini merupakan WTP yang ke-12 kali berturut-turut dari tahun 2014," jelas Tito.
Selain opini WTP, Kemendagri membukukan capaian kinerja lain: nilai kinerja anggaran sebesar 94,69 (kategori sangat baik), nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebesar 78,99 (predikat BB/sangat baik), indeks reformasi birokrasi sebesar 91,01 (kategori A), dan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025 dengan predikat sangat baik.
Ucapan Terima Kasih kepada DPR
"Kami mengucapkan terima kasih banyak karena semua yang kami capai ini tidak lain dari pengawasan dan rapat kerja yang sering dilaksanakan, termasuk juga ke lapangan oleh para pimpinan dan Komisi II DPR RI. Kita bergerak di semua daerah, termasuk pos-pos lintas batas, sehingga kami melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan dan Alhamdulillah dinilai dari semua lembaga tadi cukup baik bahkan sangat baik," tutur Tito.
Turut hadir dalam rapat tersebut: jajaran Pimpinan Komisi II DPR RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, serta jajaran pejabat di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
