Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian secara tegas meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk tetap siaga di wilayah masing-masing selama perayaan Idulfitri 1447 H. Hal ini bertujuan memastikan pelayanan publik berjalan optimal di momen penting tersebut, sejalan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026 tentang penundaan perjalanan ke luar negeri saat libur Lebaran.
Respons Terhadap Rencana Perjalanan Ibadah
Kebijakan ini juga merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang berencana melakukan perjalanan ibadah umrah mendekati Idulfitri, yang berpotensi membuat mereka tidak berada di daerah saat momentum krusial. Tito menegaskan, sebagai pimpinan tertinggi di wilayahnya, kepala daerah harus bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan masyarakat.
"Di saat puncak kegiatan masyarakat, masyarakat berlibur, kita jangan berlibur. Kita justru puncak kegiatan membuat yakin masyarakat bisa melaksanakan rangkaian hari raya, dengan arus mudik, arus balik, dengan harga-harga yang terkendali, tempat wisata yang dijaga baik, dikelola baik," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2026).
Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Kesiapan Pemda
Pernyataan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Kesiapan Pemda pada Perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 H/Tahun 2026, yang digelar secara hybrid dari Aula Kantor Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang. Tito menekankan, mobilitas masyarakat selama mudik dan arus balik perlu perhatian serius, mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
Tradisi mudik setiap Lebaran menyebabkan lonjakan pergerakan masyarakat dalam skala besar, sehingga keamanan lingkungan menjadi prioritas. Banyak rumah ditinggalkan pemiliknya saat mudik, sehingga diperlukan pengaturan keamanan lingkungan serta pembentukan pos-pos siaga di jalur mudik dan arus balik.
"Hal lain tentunya adalah masyarakat yang meninggalkan tempat, pulang kampung, rumahnya kosong, perlu dijaga, perlu diatur. Ada yang mungkin menitipkan kendaraannya kepada tetangga, kepada RT," kata Tito. "Kemudian juga ada yang pos-pos siaga harus dibuat di jalur-jalur arus mudik-arus balik," sambungnya.
Kesiapsiagaan Pemda untuk Kenyamanan Masyarakat
Tito juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama Lebaran. Langkah-langkah yang harus dilakukan meliputi:
- Menjaga keselamatan transportasi.
- Mengantisipasi potensi keramaian di lokasi wisata.
- Memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang hari raya.
Khusus untuk pengendalian inflasi, kepala daerah diminta berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, distributor, asosiasi pengusaha, dan pengelola pasar. Tujuannya adalah memastikan pasokan cukup dan harga terjangkau.
"Untuk meyakinkan bahwa cukup kesediaan dan harganya terjangkau. Kalau ada yang naik, intervensi dengan gerakan pasar murah," kata Tito.
Fleksibilitas Working From Anywhere
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan arus balik, pemerintah memberikan fleksibilitas penerapan kebijakan Working From Anywhere. Kebijakan ini dapat diterapkan pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026, sesuai pengaturan masing-masing kementerian, lembaga, atau pemda.
"Itu harus diatur oleh kepala daerah masing-masing, kementerian/lembaga masing-masing. Artinya akan ada libur panjang dari tanggal 16 sampai 27 (Maret)," kata Tito. "Saya nggak mengatakan libur sebetulnya, tapi Working From Anywhere," tandasnya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perayaan Idulfitri 1447 H berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.
