Mendagri Tito Karnavian Dorong Kepala Daerah Sukseskan Program 3 Juta Rumah Gezita Inova
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen kuatnya untuk mendukung realisasi program tiga juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini dinilai sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Rabu, 25 Februari 2026, Tito menyampaikan bahwa program ini tidak hanya bermanfaat bagi rakyat, tetapi juga membantu para kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. "Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing," ujarnya.
Rapat Koordinasi untuk Percepatan Pembangunan
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Ruang Sidang Utama, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Ia menekankan bahwa inisiatif ini merupakan program bersama yang melibatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Tujuan utama dari program ini adalah agar masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah, dapat memiliki rumah dengan harga yang terjangkau. Tito menegaskan bahwa Kemendagri berkomitmen penuh untuk mendukung implementasi program ini melalui berbagai kebijakan pendukung.
Kebijakan Pendukung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menerapkan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). "Supaya harganya murah (terjangkau bagi MBR) rumah-rumah ini. Pengembang menjual lebih murah dengan bebas ... PBG, BPHTB. Tapi PBG, BPHTB ini, ini harus [diatur] dengan Perkada. Kami sudah cek, Perkadanya sudah beres semua," tambah Tito.
Ia menyebutkan bahwa program ini perlu dimaksimalkan oleh pemerintah daerah agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh Pemda antara lain:
- Melakukan sosialisasi program secara masif kepada masyarakat.
- Mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menyediakan layanan perizinan PBG dan BPHTB.
"Kalau yang punya ini akan nolong, yang punya Mal Pelayanan Publik. Karena PBG, BPHTB itu ada outlet-nya sebentar selesai. Bahkan yang satu hari ada yang cuma berapa menit selesai," sambung Tito.
Dengan upaya ini, diharapkan program 3 juta rumah dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
