Mendagri Tito Karnavian Dorong Kepala Daerah Maksimalkan Program 3 Juta Rumah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungan penuhnya terhadap program pembangunan tiga juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu (25/2/2026), Tito meminta para kepala daerah untuk memanfaatkan program ini sebagai instrumen strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau.
Program Sebagai Upaya Bersama Pusat dan Daerah
Tito Karnavian menjelaskan bahwa program tiga juta rumah merupakan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah memastikan masyarakat, terutama dari kalangan berpenghasilan rendah, dapat memiliki rumah dengan harga yang terjangkau. "Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dukungan Kemendagri Melalui Pembebasan Retribusi
Kementerian Dalam Negeri berkomitmen mendukung implementasi program ini melalui kebijakan pembebasan retribusi, yang dianggap sebagai kunci percepatan. Pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diharapkan dapat menekan harga jual rumah, sehingga lebih terjangkau. Tito menegaskan bahwa regulasi pendukung melalui Peraturan Daerah (Perda) telah siap untuk memfasilitasi hal ini.
"Supaya harganya murah (terjangkau bagi MBR) rumah-rumah ini. Pengembang menjual lebih murah dengan bebas ... PBG, BPHTB. Tapi PBG, BPHTB ini, ini harus [diatur] dengan Perkada. Kami sudah cek, Perkadanya sudah beres semua," tambah Mendagri.
Peran Aktif Pemerintah Daerah dalam Sosialisasi dan Layanan
Untuk memaksimalkan program, pemerintah daerah diminta melakukan langkah-langkah konkret, antara lain:
- Melakukan sosialisasi program secara masif kepada masyarakat.
- Mengoptimalkan fungsi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan perizinan PBG dan BPHTB yang efisien.
Tito menekankan bahwa MPP yang berjalan optimal dapat mempercepat proses perizinan, bahkan hingga selesai dalam hitungan menit. Sebaliknya, daerah dengan MPP yang belum optimal berisiko menghambat realisasi program karena prosedur perizinan yang panjang dan berbelit.
Peluang Menyelesaikan Masalah Perumahan di Daerah
Mendagri mengajak kepala daerah untuk bersama-sama mendukung program ini sebagai peluang menyelesaikan persoalan perumahan di wilayah masing-masing, baik melalui renovasi maupun pembangunan baru. "Ini peluang bagi teman-teman kepala daerah untuk menyelesaikan masalah perumahan di daerah masing-masing. Baik renovasi atau bangun baru," tandasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta beberapa gubernur seperti Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
