Mardani PKS: WFH Setiap Jumat Efisiensi Anggaran Kantor Hingga 32 Persen
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa kebijakan work from home atau WFH setiap hari Jumat untuk aparatur sipil negara berpotensi mengefisiensikan penggunaan anggaran operasional di kantor pemerintah hingga 32 persen.
Pengawasan dan Sosialisasi yang Matang
Mardani menekankan pentingnya implementasi yang tepat dari kebijakan ini. "Pertama perlu pengawasan detail. Kedua, perlu sosialisasi yang matang. Ketiga, pastikan evaluasi dilakukan dengan seksama. Terakhir, pastikan produktivitas tidak berkurang. Justru mesti bertambah," ujarnya dalam keterangan pers pada Rabu, 1 April 2026.
Ia menambahkan bahwa langkah ini perlu dilanjutkan dengan upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak melalui peningkatan kemudahan akses transportasi umum bagi masyarakat.
Rincian Efisiensi Anggaran
Berdasarkan laporan yang diterima dari Badan Kepegawaian Negara, Mardani menjelaskan bahwa penghematan sebesar 32 persen tersebut mencakup berbagai komponen biaya operasional, antara lain:
- Penggunaan listrik di kantor pemerintah
- Konsumsi air bersih pada fasilitas perkantoran
- Pemakaian kendaraan dinas milik instansi
- Berbagai biaya operasional pendukung lainnya
"Untuk BBM perlu kajian lebih lanjut, namun berdasarkan rapat dengan BKN, efisiensi di kantor bisa mencapai 32 persen dalam sehari untuk berbagai komponen tersebut," jelas politisi dari PKS ini.
Dorongan untuk Transportasi Umum
Meski mengapresiasi potensi efisiensi anggaran, Mardani menekankan perlunya kelanjutan kebijakan yang lebih komprehensif. Ia mendorong pemerintah untuk lebih gencar mengembangkan sistem transportasi umum yang aman dan nyaman.
"Wajib ada kelanjutan kebijakan untuk efisiensi BBM. Khususnya migrasi ke transportasi publik yang perlu dioptimalkan," ungkapnya.
Latar Belakang Kebijakan WFH
Kebijakan kerja dari rumah bagi ASN setiap hari Jumat ini ditetapkan pemerintah sebagai respons terhadap dampak konflik di Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah mengumumkan penerapan skema kerja ini pada Selasa, 31 Maret 2026.
"Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah dilakukan satu hari kerja dalam seminggu yaitu setiap hari Jumat," jelas Airlangga dalam konferensi pers tersebut.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memberikan efisiensi anggaran, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mengantisipasi berbagai tantangan ekonomi global yang sedang dihadapi.
