Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi rencana evaluasi hingga penutupan program studi (prodi) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Ia meminta pemerintah berhati-hati dengan rencana tersebut. Menurutnya, setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa.
Transformasi, Bukan Penutupan Massal
Hetifah menegaskan bahwa pendekatan yang lebih tepat adalah transformasi, bukan penutupan massal. Prodi yang dinilai kurang relevan perlu direvitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi daerah dan kekayaan budaya lokal. Ia juga mengingatkan bahwa orientasi efisiensi yang berlebihan berisiko menyempitkan ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban.
Evaluasi Berkala dan Transparan
Hetifah mendorong agar evaluasi prodi dilakukan secara berkala, transparan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan asosiasi profesi. Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen. Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi X DPR RI akan memastikan kebijakan ini berjalan terukur, adil, dan benar-benar memperkuat daya saing bangsa tanpa mengorbankan masa depan ilmu pengetahuan.
Latar Belakang Rencana Evaluasi Prodi
Pemerintah melalui Kemendiktisaintek tengah menyiapkan langkah evaluasi menyeluruh terhadap prodi di perguruan tinggi. Penutupan prodi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, mengatakan langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kesesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja. Menurutnya, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjawab persoalan mismatch antara lulusan dan dunia kerja yang selama ini masih terjadi.
Data Lulusan dan Kebutuhan Industri
Kemendiktisaintek mencatat, setiap tahun perguruan tinggi meluluskan sekitar 1,9 juta mahasiswa, terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya diploma. Di sisi lain, kondisi deindustrialisasi dini membuat serapan tenaga kerja belum optimal. Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan sektor industri, khususnya pada delapan sektor strategis, yakni energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.
Kritik terhadap Pendekatan Market Driven
Badri menilai, pendidikan tinggi seharusnya berperan penting dalam memanfaatkan bonus demografi dengan menghasilkan lulusan yang sesuai kebutuhan masa depan. Namun, saat ini banyak perguruan tinggi masih menerapkan strategi market driven, yakni membuka prodi berdasarkan minat pasar sesaat dari calon mahasiswa. Hal ini dinilai memicu kelebihan pasokan lulusan di bidang tertentu. Contohnya, pada tahun 2028 diperkirakan terjadi kelebihan suplai dokter, dan jurusan kependidikan menghasilkan sekitar 490.000 lulusan setiap tahun sementara kebutuhan guru hanya sekitar 20.000 orang. Kondisi ini berpotensi menambah angka pengangguran terdidik.
Strategi Market Driving
Karena itu, pemerintah mendorong perguruan tinggi mulai beralih ke strategi market driving, yakni menyesuaikan dan bahkan mengarahkan pasar melalui pembukaan program studi yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Caranya dengan mengembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis. Badri menekankan perlunya kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian agar prodi benar-benar relevan.
