Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memaparkan capaian kinerja sepanjang tahun 2026 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6). Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa berbagai progres telah dicapai dalam mewujudkan transformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Progres Kinerja 2026
Kinerja Kementerian PANRB pada tahun 2026 mencakup penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, penataan kelembagaan yang lincah (agile), transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), serta transformasi pelayanan publik yang terintegrasi. Rini menegaskan bahwa seluruh upaya ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang efektif, adaptif, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional.
Dalam keterangan tertulis pada Kamis (11/6/2026), Rini menyatakan, "Seluruh kinerja Kementerian PANRB ditujukan untuk menghadirkan birokrasi yang semakin efektif, adaptif, terintegrasi, dan berdampak nyata, serta sebagai upaya dalam tercapainya prioritas pembangunan nasional."
Peran Strategis dalam Prioritas Nasional
Kementerian PANRB terus memperkuat tata kelola pemerintah digital dan berperan dalam mendukung program prioritas presiden. Selain itu, Kementerian PANRB memegang peranan penting dalam aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Program reformasi birokrasi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan telah menunjukkan hasil positif. Di daerah yang menerapkan reformasi birokrasi dengan fokus tersebut, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 6 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 8,25 persen. Hal ini membuktikan bahwa reformasi birokrasi yang berorientasi pada penyelesaian masalah pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Dalam pemenuhan program prioritas Presiden, Kementerian PANRB ditugaskan sebagai Ketua Tim Pelaksana Panitia Seleksi Nasional Pengadaan SDM. Saat ini, proses pengisian SDM untuk mengakselerasi program prioritas nasional dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) tengah berlangsung," jelas Rini.
Transformasi Pelayanan Publik
Hingga Juni 2026, telah berdiri 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia. Selama periode Kabinet Merah Putih, sebanyak 75 daerah telah meresmikan MPP di wilayahnya masing-masing. Rini mengungkapkan, "Kementerian PANRB terus melakukan percepatan pembentukan MPP di daerah, mendorong Pelayanan Publik Omnikanal, serta peningkatan layanan digital untuk memastikan pemerataan akses pelayanan publik dan kemudahan akses oleh masyarakat."
Realisasi Anggaran 2026
Sampai dengan pertengahan tahun 2026, realisasi anggaran Kementerian PANRB masih perlu ditingkatkan. Rini menjelaskan bahwa program kerja baru akan dieksekusi pada triwulan III dengan target realisasi mencapai 75-80 persen. "Realisasi anggaran Kementerian PANRB difokuskan pada periode triwulan III tahun 2026 karena beberapa program kerja ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun 2026. Optimalisasi anggaran juga dilakukan agar program Kementerian PANRB dapat memberikan dampak yang luas," ujarnya.
Rencana Kerja dan Anggaran 2027
Pada tahun 2027, Kementerian PANRB akan fokus pada percepatan transformasi birokrasi untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan program prioritas Presiden. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 yang bertema Akselerasi Pertumbuhan melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri, Kementerian PANRB berperan sebagai enabler di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Peran tersebut dijabarkan dalam lima agenda utama, yaitu:
- Penguatan birokrasi yang berdampak, akuntabel, dan berintegritas;
- Kelembagaan yang lincah dan kolaboratif;
- ASN profesional berbasis merit dan talenta;
- Pemerintah digital yang terpadu dan efisien;
- Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan berpusat pada masyarakat.
Seluruh agenda ini akan terus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden.
Terkait anggaran tahun 2027, Kementerian PANRB mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp348,59 miliar. Menteri Rini menyampaikan bahwa anggaran ini masih perlu diperkuat agar Kementerian PANRB dapat menjalankan agenda prioritas transformasi birokrasi serta mendukung program prioritas nasional secara optimal. Anggaran tersebut juga difokuskan pada program Kementerian PANRB, aksesi Indonesia ke OECD dalam bidang Tata Kelola Publik dan Pelayanan Publik, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (PRRP) Sumatra.
"Semoga momentum ini menjadi ikhtiar kita semua untuk memastikan langkah reformasi birokrasi dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," pungkas Rini.
