Kebijakan WFH 1 Hari Dikritik: Picu Kecemburuan dan Tak Efektif untuk Semua Sektor
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyatakan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) satu hari yang direncanakan pemerintah berpotensi memicu kecemburuan sosial di antara pegawai, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, hal ini muncul karena adanya perbedaan mobilitas dalam bekerja, di mana beberapa sektor harus melayani masyarakat secara langsung, sementara lainnya dapat bekerja dari rumah.
Kecemburuan dan Ketidakefektifan Kebijakan
Trubus menegaskan, "Betul. Itu itu kalau gajinya sama di antara ASN mesti pencemburu. Nggak usah ke kantor gajinya sama," kata Trubus kepada Liputan6.com, Kamis (26/3/2026). Ia menambahkan bahwa kebijakan ini tidak betul-betul efektif karena tidak semua sektor dapat menerapkannya dengan cara yang sama.
Meskipun WFH diharapkan dapat mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), Trubus meragukan dampak signifikannya. "Sebenarnya kalau itu BBM ya WFH ini hanya salah satu saja, tapi nggak akan berharap akan ada penurunan signifikan yang diharapkan pemerintah kan sampai 20 persen," ungkapnya. Angka penurunan 20% dinilai terlalu tinggi dan sulit dicapai, mengingat banyak sektor yang tetap membutuhkan kehadiran fisik.
Komponen Penghematan yang Dapat Dicapai
Trubus menjelaskan tiga komponen utama yang dapat dihemat melalui kebijakan WFH:
- Transportasi: Menghemat BBM untuk komuter dan kendaraan dinas.
- Energi Gedung: Mengurangi penggunaan listrik, pendingin ruangan, dan operasional lainnya.
- Belanja Kegiatan: Memangkas biaya perjalanan dinas, rapat luring, dan logistik.
Namun, ia menekankan pentingnya dashboard penghematan nasional untuk memantau target dan realisasi kebijakan. "Pemerintah harus punya dashboard penghematan nasional: berapa BBM yang turun, berapa listrik yang berkurang, dan berapa belanja operasional yang bisa ditekan," jelas Trubus.
Keputusan Pemerintah dan Dampak Ekonomi
Pemerintah telah memastikan bahwa kebijakan WFH untuk ASN telah diputuskan dan akan segera diumumkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, keputusan ini sudah final, meskipun pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kebijakan ini ditujukan sebagai langkah untuk menekan konsumsi BBM, namun dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masih dalam kajian. Purbaya mengakui adanya perhitungan penurunan konsumsi, tetapi menegaskan bahwa angka 20% belum pasti dan perlu dilihat realisasinya di lapangan.
Trubus mengingatkan bahwa kebijakan WFH tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi, terutama jika dikaitkan dengan dampak ekonomi secara keseluruhan. Penerapan yang tidak merata antar sektor berisiko menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi efektivitas program penghematan yang diharapkan.
