Digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah memicu fenomena banjir informasi. Masyarakat diimbau untuk lebih kritis dalam menyaring konten di media sosial. Hal ini disampaikan Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso, dalam diskusi panel interaktif bersama BEM FISIP Universitas Pasundan, Sabtu (23/5/2026).
Pentingnya Literasi Digital
Tulus Santoso menekankan bahwa arus informasi saat ini lebih banyak beredar secara personal melalui gawai. Edukasi publik menjadi mendesak, baik secara mandiri di keluarga maupun intervensi pemerintah. Ia juga menyoroti perlunya regulasi penyiaran dan digital yang adaptif.
"Yang paling krusial dalam menghadapi banjir informasi, berita hoaks, dan konten meresahkan adalah literasi yang mumpuni dan regulasi yang relevan," ujar Tulus di Bandung.
Rendahnya Kemampuan Saring Informasi
Tulus mengkhawatirkan rendahnya tingkat kecakapan masyarakat dalam memilah informasi. Banyak warga yang terjebak dan turut menyebarkan hoaks. Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 mencatat 28,9% masyarakat belum mampu memeriksa kebenaran informasi secara mandiri.
"Ini jumlah yang tidak sedikit dan perlu menjadi perhatian serius," tegasnya.
Diskusi Panel Lintas Instansi
Diskusi bertema "Membangun Kesadaran Baru dalam Menghadapi Perubahan" ini dihadiri Sekretaris BPSDM Kementerian Komdigi Inyoman Adhiarna, Peneliti BRIN Hanif Fakhrurroja, Anggota DPRD Cimahi Agung Rohama Shidiq, dan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyana.
Mereka sepakat bahwa literasi digital dan regulasi adaptif adalah kunci menghadapi banjir informasi dan hoaks. Edukasi publik harus terus digencarkan untuk meningkatkan kemampuan saring informasi masyarakat.
