Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat mulai menggodok wacana pengaktifan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa dari keluarga mampu. Pembahasan ini muncul dalam rapat kerja Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan pekan ini. Wacana ini diusulkan sebagai solusi untuk menutup kekurangan biaya operasional sekolah. Jika terlaksana, siswa dari keluarga mampu akan kembali membayar SPP setiap bulan.
Skema Hanya untuk Siswa Mampu
Usulan yang berkembang adalah pengaktifan SPP tidak akan dibebankan ke seluruh siswa, melainkan hanya bagi mereka yang berasal dari keluarga mampu, yaitu kategori Desil 6 hingga Desil 10. Sementara itu, siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin (Desil 1 sampai Desil 5) tetap mendapatkan pendidikan gratis. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa wacana ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi. "Masih menjadi pembahasan ya. Jadi, nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut," kata Purwanto usai rapat di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7), dilansir dari DetikJabar.
Alasan Reaktivasi: Kebutuhan Anggaran Sekolah
Purwanto menjelaskan bahwa usulan reaktivasi SPP muncul karena banyak sekolah negeri yang membutuhkan tambahan sumber pendanaan agar kualitas layanan pendidikan dapat ditingkatkan. "Ya karena pertama muncul aspirasi bahwa sekolah-sekolah ini kan membutuhkan supporting anggaran yang mencukupi ya," katanya. Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menambahkan bahwa pembahasan ini berangkat dari fakta bahwa anggaran yang diterima sekolah saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menghadirkan pendidikan berkualitas. Menurut Yomanius, kebutuhan biaya layak untuk seorang siswa SMA diperkirakan mencapai sekitar Rp4,5 juta per tahun. Namun, saat ini pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 40 persen dari kebutuhan tersebut.
Dampak Positif yang Diharapkan
Yomanius bilang reaktivasi SPP akan membuka ruang pendanaan baru bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran, mulai dari peningkatan kompetensi guru, pembenahan sarana dan prasarana, hingga mendukung pengembangan bakat peserta didik. "Kalau misalkan reaktivasi ini berjalan, maka sesungguhnya kita menolong generasi muda untuk mendapatkan pembelajaran, mendapatkan ilmu lebih baik. (Oleh) karena dengan reaktivasi itu, maka akan ada peluang anggaran untuk meng-upgrade kualitas gurunya, kompetensi gurunya di-upgrade, dan upgrade itu butuh dana," kata Yomanius, Rabu (15/7), sebagaimana dikutip dari detikJabar. Ia menerangkan bahwa kebutuhan anggaran sekolah tidak hanya untuk kegiatan belajar mengajar di kelas, tetapi juga untuk memperbaiki fasilitas pendidikan serta memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa mengembangkan potensi melalui berbagai kegiatan nonakademik. Yomanius mengatakan bahwa apabila sekolah memiliki dukungan anggaran yang lebih memadai, siswa akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berprestasi di berbagai tingkat kompetisi. "Ultimate goal-nya adalah apa? Ultimate goal-nya adalah agar anak memiliki kualitas lebih baik ketimbang sekarang ini. Apalagi kalau kemudian kita lihat secara nasional, IQ anak-anak kita itu, di antaranya adalah kualitas lulusan SMA anak-anak kita itu sama dengan kualitas lulusan SMP di Filipina," ungkap Yomanius. "Kemudian yang kedua, kita masih memiliki kesulitan untuk bersaing dengan anak-anak yang lain menembus perguruan tinggi tingkat dunia. Jangankan tingkat dunia, perguruan tinggi ternama tingkat nasional saja kita sering kali kalah bersaing," sambung anggota DPRD yang terpilih dari Dapil Jabar XI (Kabupaten Sumedang, Subang, dan Majalengka) itu.
Respons Gubernur: Optimalkan Dana BOS Dulu
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mempunyai pendapat berbeda. KDM menyatakan bahwa saat ini belum saatnya sekolah kembali memungut SPP dari masyarakat. Menurut dia, sebelum berbicara mengenai sumber pendanaan melalui pengaktifan SPP, seluruh sekolah harus lebih dulu mampu mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara optimal. "Kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau gubernur mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi, gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," kata KDM, Rabu kemarin, dikutip dari DetikJabar. KDM menambahkan bahwa dirinya telah berkeliling mengunjungi berbagai SMA di Jawa Barat dan menemukan fakta bahwa kualitas pengelolaan sekolah tidak semata ditentukan besarnya anggaran, melainkan juga kemampuan manajemen sekolah dalam memanfaatkan dana BOS. "Dana BOS itu, saya kan sudah mengunjungi setiap sekolah nih. Sekolah ini pakai dana BOS, sekolahnya berantakan. SMA 1 Depok itu pakai dana BOS, sekolahnya rapi, dan saya nanya ke kepala sekolah, 'Kok sekolah bapak bisa rapi?', 'Ya, kami mengelola ini dengan baik.'," ujarnya. Oleh karena itu, KDM menyatakan fokus utama pihaknya saat ini adalah memastikan seluruh sekolah mampu mengelola dana BOS secara efektif sebelum mempertimbangkan pemberlakuan kembali SPP. Apabila masih terdapat kekurangan, terutama terkait sarana dan prasarana pendidikan, KDM memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan turun tangan membantu melalui anggaran provinsi.
