Hari Pertama WFH di Tangerang, Antrean Panjang Warnai Pelayanan Disdukcapil
Jumat pertama, 10 April 2026, menandai pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) di Kota Tangerang, Banten. Meski aturan ini diberlakukan, beberapa kantor pelayanan publik tetap beroperasi seperti biasa, tanpa menunjukkan perubahan signifikan dalam aktivitas harian.
Antrean Mengular Sejak Pagi Buta
Di Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang, antrean warga yang hendak mengurus dokumen kependudukan sudah memanjang sejak pukul 08.00 WIB. Salah seorang warga, Ernawati dari Cibodas, mengungkapkan bahwa ia datang untuk memisahkan Kartu Keluarga (KK) setelah menikah.
"Petugasnya sudah ada di meja layanan sesuai jam kerja, setahu saya jam 8. Saya tidak tahu kalau hari ini ada kebijakan WFH, karena pelayanan berjalan normal, tidak seperti hari libur," kata Ernawati. Ia menduga bahwa staf di balik layar mungkin yang menerapkan WFH, sehingga pelayanan tetap lancar tanpa gangguan.
Pemantauan Langsung oleh Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, melakukan pemantauan langsung pada hari pertama penerapan WFH di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Tujuannya adalah memastikan bahwa kualitas pelayanan masyarakat tetap optimal meski sistem kerja dinamis mulai berlaku.
"Sesuai arahan, WFH diterapkan untuk efisiensi energi. Namun, untuk instansi pelayanan publik, seluruh pegawai tetap masuk dan memberikan layanan secara optimal. Pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu," tegas Herman saat meninjau Kantor Disdukcapil.
Melalui pengawasan ini, Pemkot Tangerang menegaskan komitmennya dalam menjalankan instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi energi, tanpa mengorbankan kepentingan publik.
Sinergi dengan Sektor Ketenagakerjaan
Selain Disdukcapil, Herman juga mengunjungi Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang. Di sana, ia bersilaturahmi dengan berbagai stakeholder strategis, seperti APINDO Kota Tangerang, FKPT, Forum LPK, dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan kerja untuk menjaga iklim investasi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. "Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan penyerapan tenaga kerja terus meningkat dan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja tetap terjamin," ujar Herman.
Layanan Publik Tetap Beroperasi Penuh
Berbagai layanan publik di Kota Tangerang tetap berjalan penuh selama WFH, termasuk:
- Pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil
- Mal Pelayanan Publik
- Pembayaran pajak bangunan dan kendaraan
- Pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas
- BPBD, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan (Dishub)
Dengan langkah-langkah ini, Pemkot Tangerang memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama di tengah kebijakan efisiensi energi yang sedang diterapkan. Herman menambahkan bahwa upaya efisiensi melalui WFH harus sejalan dengan produktivitas kerja yang optimal, tanpa mengurangi efektivitas layanan.
