Gubernur Jawa Tengah Perintahkan Kepala Daerah Pimpin Langsung Penanganan Bencana
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara tegas meminta seluruh bupati dan walikota di wilayah provinsi tersebut untuk bersikap responsif dan memimpin langsung penanganan ketika terjadi bencana di daerah masing-masing. Instruksi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana yang digelar di kantor gubernur pada Selasa, 18 November 2025.
Kepala Daerah Diminta Tidak Menunggu Instruksi
"Jika terjadi bencana di wilayah Jawa Tengah, kepala daerah harus memimpin langsung di lapangan. Jangan menunggu instruksi provinsi," tegas Ahmad Luthfi dalam keterangan tertulis yang dirilis pada hari yang sama. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), para kepala daerah, unsur TNI dan Polri, serta berbagai stakeholder terkait lainnya.
Menurut Gubernur, penanganan bencana tidak boleh hanya dibebankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) semata, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat. "Penanggulangan bencana adalah urusan bersama, bukan hanya BPBD," sambungnya menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi situasi darurat.
Pemetaan Ulang Titik Rawan dan Kesiapan Infrastruktur
Menghadapi puncak musim hujan yang diprediksi berlangsung hingga Desember 2025, Ahmad Luthfi memerintahkan setiap daerah untuk segera memetakan ulang titik-titik rawan bencana seperti banjir dan longsor. Wilayah-wilayah yang menjadi perhatian khusus meliputi Semarang, Demak, Jepara, Pekalongan, Banjarnegara, Purbalingga, hingga Cilacap.
"Semua titik rawan harus direview. Mana jalur air, mana potensi longsor, mana lokasi yang harus diamankan," jelas Gubernur. Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia, sarana-prasarana, logistik, serta memperkuat sistem peringatan dini hingga tingkat desa.
Koordinasi yang solid menjadi kunci utama menurut Luthfi. "Semua harus bekerja dalam satu komando, tujuannya keselamatan masyarakat," tegasnya menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam situasi darurat bencana.
Anggaran BTT Rp20 Miliar dan Apresiasi BNPB
Lebih lanjut, Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar yang siap dialokasikan untuk daerah-daerah yang terdampak bencana. Anggaran ini dimaksudkan untuk mempercepat respons dan pemulihan pasca bencana.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov Jawa Tengah. Ia menilai rapat koordinasi ini sebagai langkah penting untuk membuat penanganan bencana menjadi lebih komprehensif dan terintegrasi di tingkat daerah.
Data Kejadian Bencana Januari-November 2025
Sebagai informasi pendukung, catatan kejadian bencana di Jawa Tengah sepanjang periode Januari hingga November 2025 menunjukkan angka yang signifikan. Tercatat sebanyak 2.704 kejadian bencana yang meliputi berbagai jenis bencana seperti:
- Longsor
- Banjir
- Angin kencang
- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
- Kebakaran permukiman
- Gempa bumi
- Tanah gerak
Data ini semakin menguatkan urgensi dari instruksi Gubernur Jawa Tengah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan responsivitas dalam penanganan bencana, terutama dengan memasuki puncak musim hujan yang berpotensi meningkatkan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi.
